Anggota Kabinet Kompak Bantah Isu Mau Bubarkan MUI karena Disusupi Teroris

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 20 November 2021
Anggota Kabinet Kompak Bantah Isu Mau Bubarkan MUI karena Disusupi Teroris

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD . ANTARA/HO/Menkopolhukam.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama baik institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi soroton. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah dan Ketua Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) Farid Ahmad Okbah, yang juga tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa di MUI Bekasi.

Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme bersama Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa. Jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat suara terkait penangkapan pengurus MUI yang diduga terlibat aksi terorisme tersebut.

Baca Juga:

Keluarga Terduga Teroris Berencana Temui Kapolri, Siap Curhat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan masyarakat jangan berpikir Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu dibubarkan, menyusul penangkapan tiga terduga teroris.

"Terkait dengan penangkapan tiga terduga teroris yang melibatkan oknum MUI, mari jangan berpikir bahwa MUI perlu dibubarkan, dan jangan memprovokasi mengatakan bahwa pemerintah via Densus 88 menyerang MUI," kata Mahfud melalui Twitternya @mohmahfudmd yang terpantau di Jakarta, Sabtu (20/11).

Menurut Mahfud, sikap-sikap provokasi itu hanya bersumber dari khayalan, bukan dari pemahaman atas peristiwa. Dia meminta agar penangkapan oknum MUI jangan diartikan aparat keamanan menyerang wibawa MUI karen apabila aparat tidak berbuat sesuatu, maka aparat akan dituding kecolongan.

Baca Juga:

Penangkapan Ketum PDRI dan Anggota Komisi Fatwa Bikin Pimpinan MUI Tercengang



"Termasuk, penangkapan oknum MUI sebagai terduga teroris, jangan diartikan aparat menyerang wibawa MUI. Teroris bisa ditangkap di mana pun, di hutan, mal, rumah, gereja, masjid, dan lainnya. Kalau aparat diam dan terjadi sesuatu bisa dituding kecolongan. Akan ada proses hukum dan pembuktian secara terbuka," papar pembantu Presiden Jokowi itu.

Terkait kedudukan MUI, Mahfud menjelaksan pemerintah tidak bisa sembarangan membubarkan karena secara hukum sangat kuat. Kokohnya Kedudukan MUI juga disebut di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

"Misalnya, di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 1.7 dan Pasal 7.c) juga di Pasal 32 (22) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," papar bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

wapres ma'ruf amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)

Pembelaan serupa disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. Wapres sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai keterlibatan mubalig pengurus MUI yang diduga terlibat tindak pidana terorisme tidak berkaitan dengan kiprah MUI. Artinya, pemerintah tidak mungkin membubarkan MUI hanya karena pengurusnya ada yang terlibat dalam jaringan terorisme.

"Tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa kemudian MUI dibubarkan karena ada satu oknum yang terlibat seperti itu. Itu tidak ada kaitannya langsung dengan MUI," kata Masduki, di Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI Angkatan Udara.

Baca Juga:

Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

Namun, Masduki menyampaikan Wapres berharap, MUI menjadi lebih waspada dan hati-hati dalam melakukan seleksi dan pendataan terhadap anggota majelis tersebut. "MUI ke depan harus lebih hati-hati dalam merekrut kepengurusannya, karena selama ini MUI menerima kepengurusan itu memang sudah meminta kadernya yang terbaik," tegas sosok yang juga Ketua MUI bidang Komunikasi dan Informasi itu.

Seperti dilansir Antara, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga mubaliq terkait aktivitas lembaga pendanaan milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiga mubaliq tersebut, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat. Ketiganya terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitu Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI.

Hasil penyidikan Densus 88 bahwa Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA), Farid Ahmad Okbah merupakan anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. dan Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa. LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok JI, sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok JI. (*)

Baca Juga:

Farid Okbah Cs Belum Bisa Ditemui Keluarga

#Terorisme #MUI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mengapa MUI Haramkan Vape? ini Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
MUI menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketentuan ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, hingga produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mengapa MUI Haramkan Vape? ini Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
Indonesia
Isi Lengkap Fatwa Haram Rokok Elektrik MUI, Definisi Vape Hingga Ketentuan Hukum
Penasaran kenapa vape dilarang? Baca panduan dan isi lengkap fatwa haram rokok elektrik yang resmi diterbitkan oleh MUI untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Isi Lengkap Fatwa Haram Rokok Elektrik MUI, Definisi Vape Hingga Ketentuan Hukum
ShowBiz
Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta Tetap Digelar, Sampaikan Pesan Perdamaian
Andrea Bocelli tetap menggelar konser di Borobudur dan Jakarta. Promotor pun menyampaikan pesan perdamaian.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta Tetap Digelar, Sampaikan Pesan Perdamaian
Dunia
Kopilot Flydubai Berkicau, Ungkap Rencana Tabrakkan Pesawat ke Bandara atau Gedung di Tel Aviv
Kopilot yang diketahui merupakan warga negara Oman tersebut dilaporkan merupakan seorang ekstremis ‘lone wolf’ (bertindak sendiri).
Dwi Astarini - Senin, 05 Oktober 2026
Kopilot Flydubai Berkicau, Ungkap Rencana Tabrakkan Pesawat ke Bandara atau Gedung di Tel Aviv
Indonesia
Pengusaha Sound Horeg Asal Karanganyar Minta Maaf ke MUI, Hanya Bakal Layani Spek Normal
Kedepannya tidak akan mengeluarkan sound horegnya. Dia hanya akan mengeluarkan soundnya dengan spek normal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 12 September 2026
Pengusaha Sound Horeg Asal Karanganyar Minta Maaf ke MUI, Hanya Bakal Layani Spek Normal
Indonesia
MUI Serukan Perbanyak Zikir dan Tobat di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Masyarakat diajak memperbanyak zikir, doa, tobat, dan muhasabah sebagai ikhtiar batiniah yang melengkapi langkah kesiapsiagaan lahiriah.
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
MUI Serukan Perbanyak Zikir dan Tobat di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Indonesia
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
BNPT mengungkap 620 anak usia 11-18 tahun terpapar kekerasan dan radikalisme. 6 anak di Jakarta diarahkan menjalani rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
Berita Foto
Hari Internasional untuk Korban Terorisme 2026, Kolaborasi Perkuat Perlindungan Korban
Silence momen dan doa dalam acara Peringatan Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme 2026 di Jakarta, Jum'at (21/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 21 Agustus 2026
Hari Internasional untuk Korban Terorisme 2026, Kolaborasi Perkuat Perlindungan Korban
Indonesia
MUI Ingatkan Karnaval Agustusan Tak Disusupi Kampanye LGSP dan Judi
Muiz mengutip hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebut larangan bagi laki-laki menyerupai perempuan maupun perempuan menyerupai laki-laki
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
MUI Ingatkan Karnaval Agustusan Tak Disusupi Kampanye LGSP dan Judi
Indonesia
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini Alasannya
MUI mengusulkan istilah LGBT menjadi LGSP. Hal ini pun tengah menjadi perbincangan hangat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini  Alasannya
Bagikan