Anggota DPRD Merasa Dibohongi Soal Adanya Proyek Mangkrak Ancol


Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti beberapa proyek mangkrak yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol. Diduga, hal tersebut terjadi karena adanya masalah pengelolaan aset di pihak manajemen.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, dirinya marah dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol lantaran merasa dibohongi terkait adanya masalah proyek mangkrak.
"Kita dibohongi. Selama ini rapat dengan Ancol tidak pernah muncul persoalan ini, dia bilang dia merugi karena COVID-19 lah kemudian minta dikasih kemudahan untuk ambil kredit hampir Rp 1 triliun dari Bank DKI, kita setujui," kata Gilbert di DPRD DKI, Selasa (13/6).
Baca Juga:
Pj Heru Dinilai Tidak Punya Kemauan Politik Urus Proyek Mangkrak Ancol
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan ini enggan berkomentar lebih banyak perihal persoalan itu, sebab dirinya tidak ketahuinya secara detail.
"Detailnya saya gak ngerti tapi pernyataan Thomas Lembong konflik internal di dalam membuat kemudian tidak sehat kan pusing bacanya," paparnya.
Diketahui, salah satu proyek mangkrak yakni hotel di samping Putri Duyung dan Ancol Beach City atau ABC Mall yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol.
Pengelolaan aset tersebut juga dikabarkan dipegang oleh dua pengusaha. Namun, terjadi konflik internal di antara kedua pengusaha tersebut dan membuat proyek-proyek mangkrak.
Baca Juga:
DPRD Diminta Panggil Komisaris dan Pengusaha Soal Proyek Bermasalah di BUMD Ancol
Ombudsman RI pun meminta Dewan parlemen Kebon Sirih untuk memanggil Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Sofyan Djalil, Hendra Lie, dan Fredie Tan.
Hal ini terkait konflik pengelolaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang International Stadium (MEIS) agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.
"Ya Komut PT PJA Sofyan Djalil, Dirut PT PJA Hendra Lie dan Fredi Tan harus dipanggil. Karena itu kewenangan DPRD," kata Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu, Selasa (13/6). (Asp)
Baca Juga:
DPRD DKI akan Panggil PT Jaya Ancol Terkait Isu Proyek Mangkrak
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
