Anggota DPRD Merasa Dibohongi Soal Adanya Proyek Mangkrak Ancol

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 13 Juni 2023
Anggota DPRD Merasa Dibohongi Soal Adanya Proyek Mangkrak Ancol

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti beberapa proyek mangkrak yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol. Diduga, hal tersebut terjadi karena adanya masalah pengelolaan aset di pihak manajemen.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, dirinya marah dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol lantaran merasa dibohongi terkait adanya masalah proyek mangkrak.

"Kita dibohongi. Selama ini rapat dengan Ancol tidak pernah muncul persoalan ini, dia bilang dia merugi karena COVID-19 lah kemudian minta dikasih kemudahan untuk ambil kredit hampir Rp 1 triliun dari Bank DKI, kita setujui," kata Gilbert di DPRD DKI, Selasa (13/6).

Baca Juga:

Pj Heru Dinilai Tidak Punya Kemauan Politik Urus Proyek Mangkrak Ancol

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan ini enggan berkomentar lebih banyak perihal persoalan itu, sebab dirinya tidak ketahuinya secara detail.

"Detailnya saya gak ngerti tapi pernyataan Thomas Lembong konflik internal di dalam membuat kemudian tidak sehat kan pusing bacanya," paparnya.

Diketahui, salah satu proyek mangkrak yakni hotel di samping Putri Duyung dan Ancol Beach City atau ABC Mall yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol.
Pengelolaan aset tersebut juga dikabarkan dipegang oleh dua pengusaha. Namun, terjadi konflik internal di antara kedua pengusaha tersebut dan membuat proyek-proyek mangkrak.

Baca Juga:

DPRD Diminta Panggil Komisaris dan Pengusaha Soal Proyek Bermasalah di BUMD Ancol

Ombudsman RI pun meminta Dewan parlemen Kebon Sirih untuk memanggil Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Sofyan Djalil, Hendra Lie, dan Fredie Tan.

Hal ini terkait konflik pengelolaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang International Stadium (MEIS) agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

"Ya Komut PT PJA Sofyan Djalil, Dirut PT PJA Hendra Lie dan Fredi Tan harus dipanggil. Karena itu kewenangan DPRD," kata Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu, Selasa (13/6). (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI akan Panggil PT Jaya Ancol Terkait Isu Proyek Mangkrak

#DPRD DKI Jakarta #Taman Impian Jaya Ancol #Pantai Ancol
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan