DPRD DKI akan Panggil PT Jaya Ancol Terkait Isu Proyek Mangkrak


Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3). (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil PT Pembangunan Jaya Ancol pekan depan terkait beredar isu proyek mangkrak sampai dengan dualisme internal.
"Minggu depan kita akan panggil dalam rapat rutin karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja, selain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/8).
Baca Juga
Politikus PKS ini menerangkan, penyebab mangkraknya proyek di Ancol, salah satunya akibat wabah pandemi COVID-19.
Selain itu, beberapa proyek kala itu dicanangkan pada masa COVID-19. Karena situasi pandemi semakin parah, beberapa proyek pun dihentikan demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Baca Juga
Ada Balapan Formula E di Ancol, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Namun Ismail tak mau membeberkan lebih jauh proyek apa saja yang mangkrak di wisata laut tersebut. Terkait isu dualisme di Ancol, pihaknya juga enggan berbicara terlalu jauh.
"Kita tahu Ancol berupaya bertahan untuk tidak melakukan banyak PHK karena dia industri hiburan sehingga automasi itu tidak dilaksanakan," paparnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho mengatakan pihaknya akan meninjau soal pemanggilan Komisi B DPRD DKI mengenai isu proyek mangkrak sampai dengan dualisme internal. Sebab, sejauh ini dirinya belum tahu info lebih jelasnya.
"Saya belum Tahu infonya, saya coba kroscek dulu ya," ujar Eko saat dikonfirmasi, Jumat (9/8). (Asp)
Baca Juga
Sengketa dan Proyek Mandek di Ancol Bikin Pengusaha Mengeluh
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
