Anggota DPRD Akui Gadai SK Penetapan Untuk Beli Mobil

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 September 2019
 Anggota DPRD Akui Gadai SK Penetapan Untuk Beli Mobil

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan anggota DPRD DKI tak perlu meminta persetujuan fraksi bila ingin mengadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai jaminan kredit multiguna untuk meminjam uang ke Bank DKI.

Menurut Gembong penggadaian tersebut adalah masalah pribadi yang tak harus diketahui pihak lain.

Baca Juga:

Peneliti Formappi Sebut Wakil Rakyat Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

"Kalau ini masing-masing personal, kita enggak pernah tau apakah misalkan dari fraksi PDI-P ada yang gadaikan kan kita enggak pernah tau itu. Artinya hubungan personal antara anggota dengan bank ini soal kepercayaan yang bersangkutan sama bank," kata Gembong di Jakarta, Kamis (19/9).

Lebih lanjut, Gembong mengatakan, pada periode sebelumnya 2014-2019 ada beberapa anggota DPRD DKI yang 'sekolahkan' SK karena kebutuhan pribadi salah satunya membeli mobil.

Gembong Warsono akui anggota DPRD pinjam uang untuk beli mobil
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono (Foto: FB/Gembong Warsono)

"Kalau tahun kemarin misalkan yang pernah kita dengar adalah ketika mobil dinas dewan ditarik berarti ada biaya transportasi. Banyak teman-teman yang mengambil dari biaya transportasi itu akhirnya buat beli mobil pernah dengar kayak begitu," ucapnya.

Menurut dia, pinjaman uang Bank DKI itu digunakan untuk membeli kendaraan roda empat setelah adanya penarikan mobil bagi anggota DPRD sesuai peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Sebelum ada aturan itu seluruh anggota DPRD DKI mendapatkan mobil dinas sebagai transportasi untuk bekerja.

"Pernah dengar begitu ketika ada penggantian penarikan kendaraan itu lalu ngambil ke Bank DKI buat beli mobil begitu. Periode sebelumnya dari dapat mobil terus mobilnya ditarik," tutupnya.

Baca Juga:

Syarif Akui 30 Persen Anggota DPRD dari Gerindra Gadai SK Penetapan

Seperti diketahui, Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.

Ia pun menuturkan, bahwa anggota Legislatif Kebon Sirih yang menggadaikan SK telah menerima pinjaman dari Bank DKI.

"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima (pinjaman)" kata Herry saat dihubungi, Rabu (18/9).(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#DPRD DKI Jakarta #Gembong Warsono #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan