Syarif Akui 30 Persen Anggota DPRD dari Gerindra Gadai SK Penetapan
Eddy Flo - Rabu, 18 September 2019
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengklaim bahwa hingga kini belum ada anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.
"Belum ada (anggota DPRD dari Gerindra gadai SK Penetapan), bukan nggak ada," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Baca Juga:
Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang
Namun Syarif mengakui, pada periode sebelumnya 2014-2019 ada banyak anggota Fraksi Gerindra DKI yang berbondong-bondong gadaikan SK penetapan untuk pinjam uang ke Bank DKI.
Menurut dia, ada sekitar 30 persen dari 15 anggota DPRD DKI dari Gerindra periode sebelumnya gadaikan SKnya.
"Ada 30 persen dari 15 berapa," tutur Wakil Ketua DPRD DKI non definitif itu.
Ketika ditanya apa keperluannya anggota wakil rakyat DKI menggadaikan SKnya, menurut Syarif, keperluannya macam-macam. Salah satunya untuk keperlun konstituennya.
"Tapi kebanyakan mereka sambil menunggu settle mereka di DPRD mereka gunakan untuk keperluan konstituen. Seperti contohnya anggota DPRD yang bukan pengurus partai. Anggota DPRD bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya," tuturnya.
Baca Juga:
Seperti diketahui, Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.
Ia pun menuturkan, bahwa anggota Legislatif Kebon Sirih yang menggadaikan SK telah menerima pinjaman dari Bank DKI.
"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima (pinjaman)" kata Herry saat dihubungi, Rabu (18/9).(Asp)
Baca Juga:
Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat