Peneliti Formappi Sebut Wakil Rakyat Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 September 2019
  Peneliti Formappi Sebut Wakil Rakyat Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus tak heran bila anggota DPRD menggadaikan Surat keputusan (SK) penetapan sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.

Sebab menurut dia, anggota Legislatif Kebon Sirih di masa kampaye legislatif lalu jor-joran mengeluarkan dana. Ia juga menduga ada politik uang sehingga mereka meminjam uang ke Bank DKI.

Baca Juga:

Syarif Akui 30 Persen Anggota DPRD dari Gerindra Gadai SK Penetapan

"Pengeluaran terbanyak saya duga untuk aksi money politics. Ini pengeluaran yang tak terduga dan tak terukur," kata Lucius saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/9).

Alasan lain anggota DPRD 'sekolahkan' SK penetapan, lanjut dia, lantaran gaya hidup yang mewah sehingga ketika menjabat harus ada banyak uang untuk mencapai pamornya di masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta saat pelantikan (MP/Aropih)

"Soal gaya hidup itu yang juga sangat penting. Sebagian anggota menganggap terpilih jadi anggota DPRD sekaligus membuatnya naik kelas menjadi pejabat. Dan jadi pejabat otomatis mesti dengan tampilan wah. Maka perlu duit untuk mendandani diri," katanya.

"Mereka ini umumnya yang tak peduli dengan fungsi dan kewenangan DPRD, tapi hanya mau petantang petenteng dengan jabatan saja," sambungnya.

Lebih lanjut, Lucius mejuturkan, kampanye bagi para caleg harus bermodalkan dana yang sangat besar, tak menutup kemungkinan para anggota parlemen untuk meminjam uang terlebih dahulu lalu menyelesaikan utang mereka dengan cara gadai surat.

"Pengeluaran besar masa kampanye membuat anggota DPRD berhutang dan kini harus memulai pekerjaan dengan terlebih dahulu membereskan hutang mereka. Karena bagaimanapun, rasanya memalukan menjadi wakil rakyat dengan hutang yang belum terbayar," tutupnya.

Seperti diketahui, Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

Ia pun menuturkan, bahwa anggota Legislatif Kebon Sirih yang menggadaikan SK telah menerima pinjaman dari Bank DKI.

"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima (pinjaman)" kata Herry saat dihubungi, Rabu (18/9).(Asp)

Baca Juga:

Proses Revisi UU KPK Secepat Kilat, Formappi Kritik DPR

#Formappi #Lucius Karus #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan