Peneliti Formappi Sebut Wakil Rakyat Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 September 2019
  Peneliti Formappi Sebut Wakil Rakyat Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus tak heran bila anggota DPRD menggadaikan Surat keputusan (SK) penetapan sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.

Sebab menurut dia, anggota Legislatif Kebon Sirih di masa kampaye legislatif lalu jor-joran mengeluarkan dana. Ia juga menduga ada politik uang sehingga mereka meminjam uang ke Bank DKI.

Baca Juga:

Syarif Akui 30 Persen Anggota DPRD dari Gerindra Gadai SK Penetapan

"Pengeluaran terbanyak saya duga untuk aksi money politics. Ini pengeluaran yang tak terduga dan tak terukur," kata Lucius saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/9).

Alasan lain anggota DPRD 'sekolahkan' SK penetapan, lanjut dia, lantaran gaya hidup yang mewah sehingga ketika menjabat harus ada banyak uang untuk mencapai pamornya di masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta saat pelantikan (MP/Aropih)

"Soal gaya hidup itu yang juga sangat penting. Sebagian anggota menganggap terpilih jadi anggota DPRD sekaligus membuatnya naik kelas menjadi pejabat. Dan jadi pejabat otomatis mesti dengan tampilan wah. Maka perlu duit untuk mendandani diri," katanya.

"Mereka ini umumnya yang tak peduli dengan fungsi dan kewenangan DPRD, tapi hanya mau petantang petenteng dengan jabatan saja," sambungnya.

Lebih lanjut, Lucius mejuturkan, kampanye bagi para caleg harus bermodalkan dana yang sangat besar, tak menutup kemungkinan para anggota parlemen untuk meminjam uang terlebih dahulu lalu menyelesaikan utang mereka dengan cara gadai surat.

"Pengeluaran besar masa kampanye membuat anggota DPRD berhutang dan kini harus memulai pekerjaan dengan terlebih dahulu membereskan hutang mereka. Karena bagaimanapun, rasanya memalukan menjadi wakil rakyat dengan hutang yang belum terbayar," tutupnya.

Seperti diketahui, Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

Ia pun menuturkan, bahwa anggota Legislatif Kebon Sirih yang menggadaikan SK telah menerima pinjaman dari Bank DKI.

"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima (pinjaman)" kata Herry saat dihubungi, Rabu (18/9).(Asp)

Baca Juga:

Proses Revisi UU KPK Secepat Kilat, Formappi Kritik DPR

#Formappi #Lucius Karus #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan