Anggota DPR Usul Pemilu 10 Tahun Sekali, Biar Balik Modal Ongkos Nyaleg

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 30 Oktober 2024
Anggota DPR Usul Pemilu 10 Tahun Sekali, Biar Balik Modal Ongkos Nyaleg

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub menyarankan supaya Pemilu diadakan tiap 10 tahun. Muslim beralasan perlu mengumpulkan uang yang habis terpakai di masa mencalonkan diri.

Muslim menyampaikan usulan itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR mengenai lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10). Rapat itu dihadiri Perludem, Komnas Perempuan, hingga PSHK.

Awalnya, Muslim memandang siklus pemilu lima tahunan tergolong waktu yang sempit. Padahal menurutnya untuk berkompetisi di ajang Pemilu memerlukan modal besar. Bahkan

"Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali ya kan? Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025. 2026 itu udah dekat. 2027 udah mulai pemilu lagi," kata Muslim dalam rapat tersebut.

Baca juga:

22 Wakil Rakyat Gadaikan SK Pelantikan DPRD, Dihargai Rp 200-500 Juta

Selama periode menjabatnya 5 tahun, Muslim merasa sulit mengembalikan modal yang telah dihabiskannya untuk jadi anggota DPR. Padahal dari taksiran Muslim, diperlukan biaya lebih dari Rp 20 miliar untuk nyaleg

"Jadi enggak mungkin ada ini akan kita kembalikan, dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp 20 miliar ke atas. Enggak ada yang Rp 10 miliar," ungkap Muslim.

Apalagi, lanjut Muslim, saat ini masih ada anggota DPR yang terlilit utang. "Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu pertama. Ini usulan pribadi nih bukan NasDem," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro menyindir anggota DPR yang hadir dalam rapat itu. Darori mengajak para legislator memikirkan lagi pengembalian modal selama nyaleg.

Baca juga:

Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

Darori mengklaim sekitar 78 persen masyarakat mencoblos atas dasar politik uang. Apalagi Peraturan KPU sebenarnya memberi peluang praktik itu dilakukan walau ada batasannya. "Sebenarnya yang duduk di sini anggota DPR itu sambil termenung, ini ke depan ngembalikan dari mana. Termasuk saya lah itu," ucapnya.

Politikus Gerindra itu menyentil kalau ada tokoh agama dan maling yang maju di pemilu, maka maling lebih berpeluang terpilih lewat sistem pemilu yang digunakan sekarang.

"Karena teman kita sekarang duduk di DPR, Kyai sama maling kalau nyalon mesti yang jadi maling. Waduh. Memang betul. Kyai kan jujur-jujur. Kalau maling, sebenarnya nyolong. Ini tolong dipikirkan, rekomendasinya apa," tandas Darori. (Pon)

#Pemilu #DPR #Politik Uang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Bagikan