Anggota DPR Pastikan Tindak Lanjuti Tuntutan Perangkat Desa
Andika Pratama - Rabu, 25 Januari 2023
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Dok/Man
MerahPutih.com - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menemui massa aksi yang menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa.
Baca Juga
Herman menegaskan pihaknya akan membawa aspirasi perangkat desa ke dalam rapat pembahasan DPR RI.
"Kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu," kata Herman di hadapan ribuan massa aksi.
Politikus partai berlambang mercy ini menjelaskan, Komisi II DPR sebelumnya sudah menerima pimpinan PPDI.
"Dan Komisi II sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan ketua dan seluruh pimpinan PPDI," ujarnya.
Baca Juga
Kemenkumham Sambut Positif Usulan Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa
Menurut Herman, tuntutan para perangkat desa rasional lantaran terkait status kepegawaian. Ia memastikan tuntutan ini akan dibahas oleh komisi terkait di DPR.
"Hari ini kami terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan, tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR," kata Herman.
Lebih lanjut Herman mengatakan tuntutan para perangkat desa terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, butuh kajian untuk memuluskan tuntutan para perangkat desa.
"Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk mengubah Undang-Undang Desa, dalam prolegnas sudah ada, sudah kami dorong bersama fraksi lainnya di DPR agar UU desa masuk prioritas di 2023," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Perangkat Desa Gelar Demo, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Sekitar DPR
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Pertalite Diduga Picu Kerusakan Kendaraan di Jatim, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
