Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 November 2022
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Anggota DPR RI Rahmad Handoyo. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan kasus infeksi virus polio yang menyerang seorang anak berusia 7 tahun di Pidie, Aceh, pada akhirnya memaksa Indonesia harus mengumumkan adanya kejadian luar biasa (KLB) polio di dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengaku sangat prihatin atas tersebut. Ia mengatakan anak yang terinfeksi polio ternyata belum pernah mendapatkan vaksinasi.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: AS Memperingatkan Penyakit Mirip Polio Akhir 2021

"Kemungkinan besar kan dia tidak memiliki kekebalan ketika virus menyerang. Ini yang kita sesalkan, mengapa tidak vaksin?" kata Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/11).

Handoyo mengatakan, sebenarnya penyakit menular seperti polio, cacar air, gondongan, campak, hepatitis A dan penyakit menular lainnya, bisa diantisipasi penularannya dengan cara melakukan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dokter, kepada seluruh anak Indonesia.

Hanya saja, tambah politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, cakupan imunisasi dasar pada anak terbilang masih rendah sehingga akibatnya beberapa jenis penyakit menular mengalami kenaikan.

Dikatakan Handoyo, pemerintah juga sudah menyampaikan beberapa penyakit anak yang menular mulai mengalami kenaikan yang signifkan akibat masih sangat rendahnya cakupan imunisasi dasar anak.

"Tapi mungkin karena dampak pandemi COVID-19, selama tiga tahun terakhir, membuat para orang tua enggan juga was-was jika membawa anaknya ke rumah sakit. Keengganan masyarakat seperti ini bisa kita pahami," ujarnya.

Handoyo mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam merespons kejadian luar biasa (KLB) polio dengan imunisasi massal yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dalam waktu dekat ini.

Baca Juga

Pentingnya Ajarkan Tentang Otoritas Tubuh pada Anak

Namun demikian, tambah Handoyo, pihaknya juga mendorong pemerintah agar terus menerus mengedukasi para orangtua agar tak takut lagi membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan dan pelayanan posyandu guna menjalankan program vaksinasi.

“Saya kira vaksinasi dasar itu mutlak. Karena itu para orangtua bertanggung jawab penuh terhadap vaksinasi anak-anak kita, tidak boleh takut membawa anak ke fasilitas kesehatan serta jangan memilih vaksin yang telah ada," imbuhnya.

Lebih lanjut Handoyo mengatakan, orang tua harus diyakinkan bahwa program vaksinasi pada anak ada perlakuan atau tempat khusus sehingga sangat kecil kemungkinan terpapar COVID-19.

"Artinya, dengan edukasi dan sosialisasi, orangtua harus digerakkan kembali agar dengan suka rela memvaksin buah hatinya,” ujarnya.

Selain itu, kata Handoyo, harus ada edukasi tentang apa saja resiko serta bahaya atau penyakit menular yang mungkin timbul dan mengancam kehidupan anak jika tidak divaksinasi.

“Yang penting, orangtua harus disadarkan bahwa ke rumah sakit tidak perlu khawatir, sebaliknya ke rumah sakit justru untuk memperoleh jaminan kesehatan buat anak,” ujarnya.

Handoyo melanjutkan, setelah menyiapkan program vaksinasi dasar yang lengkap, sesuai yang disarankan dokter, yang dimulai sejak bayi berusia kurang dari 24 jam, pemerintah juga harus secara terus menerus menggelorakan gerakan hidup sehat.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama menggelorakan vaksinasi serta mengkampanyekan betapa pentingnya vaksinasi dasar dan pola hidup sehat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kapolda Metro Gandeng Forensik UI Ungkap Kasus Kematian Sekeluarga di Kalideres

#DPR RI #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 7 menit lalu
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Bagikan