Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 November 2022
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Anggota DPR RI Rahmad Handoyo. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan kasus infeksi virus polio yang menyerang seorang anak berusia 7 tahun di Pidie, Aceh, pada akhirnya memaksa Indonesia harus mengumumkan adanya kejadian luar biasa (KLB) polio di dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengaku sangat prihatin atas tersebut. Ia mengatakan anak yang terinfeksi polio ternyata belum pernah mendapatkan vaksinasi.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: AS Memperingatkan Penyakit Mirip Polio Akhir 2021

"Kemungkinan besar kan dia tidak memiliki kekebalan ketika virus menyerang. Ini yang kita sesalkan, mengapa tidak vaksin?" kata Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/11).

Handoyo mengatakan, sebenarnya penyakit menular seperti polio, cacar air, gondongan, campak, hepatitis A dan penyakit menular lainnya, bisa diantisipasi penularannya dengan cara melakukan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dokter, kepada seluruh anak Indonesia.

Hanya saja, tambah politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, cakupan imunisasi dasar pada anak terbilang masih rendah sehingga akibatnya beberapa jenis penyakit menular mengalami kenaikan.

Dikatakan Handoyo, pemerintah juga sudah menyampaikan beberapa penyakit anak yang menular mulai mengalami kenaikan yang signifkan akibat masih sangat rendahnya cakupan imunisasi dasar anak.

"Tapi mungkin karena dampak pandemi COVID-19, selama tiga tahun terakhir, membuat para orang tua enggan juga was-was jika membawa anaknya ke rumah sakit. Keengganan masyarakat seperti ini bisa kita pahami," ujarnya.

Handoyo mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam merespons kejadian luar biasa (KLB) polio dengan imunisasi massal yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dalam waktu dekat ini.

Baca Juga

Pentingnya Ajarkan Tentang Otoritas Tubuh pada Anak

Namun demikian, tambah Handoyo, pihaknya juga mendorong pemerintah agar terus menerus mengedukasi para orangtua agar tak takut lagi membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan dan pelayanan posyandu guna menjalankan program vaksinasi.

“Saya kira vaksinasi dasar itu mutlak. Karena itu para orangtua bertanggung jawab penuh terhadap vaksinasi anak-anak kita, tidak boleh takut membawa anak ke fasilitas kesehatan serta jangan memilih vaksin yang telah ada," imbuhnya.

Lebih lanjut Handoyo mengatakan, orang tua harus diyakinkan bahwa program vaksinasi pada anak ada perlakuan atau tempat khusus sehingga sangat kecil kemungkinan terpapar COVID-19.

"Artinya, dengan edukasi dan sosialisasi, orangtua harus digerakkan kembali agar dengan suka rela memvaksin buah hatinya,” ujarnya.

Selain itu, kata Handoyo, harus ada edukasi tentang apa saja resiko serta bahaya atau penyakit menular yang mungkin timbul dan mengancam kehidupan anak jika tidak divaksinasi.

“Yang penting, orangtua harus disadarkan bahwa ke rumah sakit tidak perlu khawatir, sebaliknya ke rumah sakit justru untuk memperoleh jaminan kesehatan buat anak,” ujarnya.

Handoyo melanjutkan, setelah menyiapkan program vaksinasi dasar yang lengkap, sesuai yang disarankan dokter, yang dimulai sejak bayi berusia kurang dari 24 jam, pemerintah juga harus secara terus menerus menggelorakan gerakan hidup sehat.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama menggelorakan vaksinasi serta mengkampanyekan betapa pentingnya vaksinasi dasar dan pola hidup sehat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kapolda Metro Gandeng Forensik UI Ungkap Kasus Kematian Sekeluarga di Kalideres

#DPR RI #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - 37 menit lalu
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Bagikan