Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 November 2022
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Anggota DPR RI Rahmad Handoyo. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Temuan kasus infeksi virus polio yang menyerang seorang anak berusia 7 tahun di Pidie, Aceh, pada akhirnya memaksa Indonesia harus mengumumkan adanya kejadian luar biasa (KLB) polio di dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengaku sangat prihatin atas tersebut. Ia mengatakan anak yang terinfeksi polio ternyata belum pernah mendapatkan vaksinasi.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: AS Memperingatkan Penyakit Mirip Polio Akhir 2021

"Kemungkinan besar kan dia tidak memiliki kekebalan ketika virus menyerang. Ini yang kita sesalkan, mengapa tidak vaksin?" kata Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/11).

Handoyo mengatakan, sebenarnya penyakit menular seperti polio, cacar air, gondongan, campak, hepatitis A dan penyakit menular lainnya, bisa diantisipasi penularannya dengan cara melakukan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dokter, kepada seluruh anak Indonesia.

Hanya saja, tambah politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, cakupan imunisasi dasar pada anak terbilang masih rendah sehingga akibatnya beberapa jenis penyakit menular mengalami kenaikan.

Dikatakan Handoyo, pemerintah juga sudah menyampaikan beberapa penyakit anak yang menular mulai mengalami kenaikan yang signifkan akibat masih sangat rendahnya cakupan imunisasi dasar anak.

"Tapi mungkin karena dampak pandemi COVID-19, selama tiga tahun terakhir, membuat para orang tua enggan juga was-was jika membawa anaknya ke rumah sakit. Keengganan masyarakat seperti ini bisa kita pahami," ujarnya.

Handoyo mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam merespons kejadian luar biasa (KLB) polio dengan imunisasi massal yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dalam waktu dekat ini.

Baca Juga

Pentingnya Ajarkan Tentang Otoritas Tubuh pada Anak

Namun demikian, tambah Handoyo, pihaknya juga mendorong pemerintah agar terus menerus mengedukasi para orangtua agar tak takut lagi membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan dan pelayanan posyandu guna menjalankan program vaksinasi.

“Saya kira vaksinasi dasar itu mutlak. Karena itu para orangtua bertanggung jawab penuh terhadap vaksinasi anak-anak kita, tidak boleh takut membawa anak ke fasilitas kesehatan serta jangan memilih vaksin yang telah ada," imbuhnya.

Lebih lanjut Handoyo mengatakan, orang tua harus diyakinkan bahwa program vaksinasi pada anak ada perlakuan atau tempat khusus sehingga sangat kecil kemungkinan terpapar COVID-19.

"Artinya, dengan edukasi dan sosialisasi, orangtua harus digerakkan kembali agar dengan suka rela memvaksin buah hatinya,” ujarnya.

Selain itu, kata Handoyo, harus ada edukasi tentang apa saja resiko serta bahaya atau penyakit menular yang mungkin timbul dan mengancam kehidupan anak jika tidak divaksinasi.

“Yang penting, orangtua harus disadarkan bahwa ke rumah sakit tidak perlu khawatir, sebaliknya ke rumah sakit justru untuk memperoleh jaminan kesehatan buat anak,” ujarnya.

Handoyo melanjutkan, setelah menyiapkan program vaksinasi dasar yang lengkap, sesuai yang disarankan dokter, yang dimulai sejak bayi berusia kurang dari 24 jam, pemerintah juga harus secara terus menerus menggelorakan gerakan hidup sehat.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama menggelorakan vaksinasi serta mengkampanyekan betapa pentingnya vaksinasi dasar dan pola hidup sehat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kapolda Metro Gandeng Forensik UI Ungkap Kasus Kematian Sekeluarga di Kalideres

#DPR RI #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
Drainase diduga menjadi penyebab banjir di Bali. DPR RI pun memperingatkan, bahwa bencana bisa terulang jika tidak ada perbaikan.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Unggahan dengan narasi Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat telah mendapatkan sekitar 73.600 tanda suka, 2.500-an komentar, dan dibagikan ulang 2.200-an ribu kali.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Bagikan