Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggota DPR Mengaku Sudah Tahu Kepala Daerah yang Punya Rekening Kasino

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 18 Desember 2019
Anggota DPR Mengaku Sudah Tahu Kepala Daerah yang Punya Rekening Kasino

Trimedya Panjaitan (ketiga-kanan) dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia, di Jakarta, Rabu, (18/12/2019) (Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengaku telah mengetahui pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin perihal kepala daerah simpan uang di rekening kasino. Menurutnya, ia sudah tahu sejak tiga tahun lalu.

"Sebenarnya kita sudah tiga tahun lalu. Sudah lama itu. Makanya tempo hari saya sudah omong ke Kepala PPATK 'bang harus dicek itu, sekarang ada modus orang simpan duit di kasino' gitu," kata Trimedya, saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Baca Juga:

Polisi Bakal Turun Tangan Selidiki Dugaan Kepala Daerah Punya Rekening Kasino

Dalam hal itu, ia menduga, kepala daerah yang menyimpan ke rekening kasino melibatkan warga negara asing.

"Kalau player, itu kan cara bawanya (uang) ada orang asing yang mau nerima duit pejabat itu, kemudian dibawa ke negara mereka, sehingga bawanya aman, terus taro (di kasino) di situ," kata Trimedya.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)

Lebih lanjut, Trimedya menduga, nominal transaksi yang dikeluarkan oleh pejabat daerah untuk menempatkan uang di rekening kasino mencapai angka miliaran rupiah.

"Kalau saya duga sih, sampai miliaran ya. Orang-orang Indonesia kan ngeri. Ada yang sekali kalah itu Rp200 juta atau Rp2 miliar," jelas dia.

Sementara itu di tempat yang sama, pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menilai, fenomena ini adalah hal biasa. Namun, dia mengaku terkejut jika para pemain tersebut adalah kepala daerah.

Baca Juga:

KPK Sudah Kantongi Nama Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino di Luar Negeri

"Ini pesannya kepada parpol. Siapa yang akan didukung kepala daerah, ya rekrutmennya yang bagus. Jangan seperti ini. Kita malu semua kan," ujar Yenti.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna

Kendati demikian, Yanti berharap, lembaga penegak hukum dapat segera bertindak sebelum kepala daerah itu menghilangkan barang buktinya.

"Karena sudah terlanjur diberitakan. Seharusnya PPATK telusuri dulu bukan diberitakan dulu, keburu uangnya hilang. takutnya korupsi dari kepala daerah dan DPD itu barang buktinya dihilangkan," tegas Yanti. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Tunggu Laporan PPATK Soal Rekening Rp 50 M di Kasino Luar Negeri Milik Kepala Daerah

#Kasino #Kepala Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Indonesia
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Anggota Komisi II DPR menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan kegagalan pembinaan integritas pejabat publik dan meminta evaluasi program retreat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Indonesia
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Menurutnya, bila ada yang tidak sepakat dengan kebijakannya, mereka sebaiknya bertarung secara langsung dalam Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Indonesia
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah yang paling dekat dengan rakyat, harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Bagikan