Anggota DPR Ditantang Sisihkan Dana Reses untuk Bantu Korban COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 Maret 2020
Anggota DPR Ditantang Sisihkan Dana Reses untuk Bantu Korban COVID-19

Petugas mempersiapkan alat medis di RS Darurat COVID-19, Kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3/2020). ANTARA/Galih Pradipta/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Massie mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyisihkan sebagian gajinya dan dana reses untuk membantu korban yang terdampak virus COVID-19.

Menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) hal ini mrupakan bagian kemanusiaan DPR untuk menunjukkan kesungguhan mereka membantu masyarakat.

Baca Juga

Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

"Dana reses ini sudah tepat dialokasikan untuk bantuan bagi penderita virus corona Setidaknya ini meringankan beban masyarakat," kata Jerry kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (25/3).

Jerry menambahkan, anggota dewan mesti membantu soal logistik sebab saat ini memang ekonomi makro dan mikro lagi tersendat akibat status darurat nasional.

"Warga yang income atau pendapatannya rendah sangat membutuhkan uluran tangan. Selain itu dana reses bisa dibelikan masker bagi warga," imbuh pria asal Minahasa ini.

Messi
Pengamat politik Jerry Massie

Jerry berpandangan, anggota dewan bisa turun ke dapil masing-masing atau ke daerah yang tingkat penyebarannya tinggi seperti DKI Jakarta, Jabar, Jatim dan Banten. Jerry berpandangan, DPR jangan hanya membantu masyarakat ketika membutuhkan suara saja.

Baca Juga

Solo KLB COVID-19, Pengusaha Hotel Rumahkan Karyawan dan Minta Keringanan Pajak

"Ini agar integritas DPR dan kredibilitas lembaga ini bisa naik. Setidaknya momen seperti ini perlu dilakukan oleh wakil rakyat. Jangan hanya mau suara rakyat saat pileg. Giliran ada bencana no action. Tapi dengan dana reses dipakai untuk bencana pandemi maka sangat mulia," terang Jerry.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pada seluruh anggota legislatif di Parlemen dapat mencontoh gerakan gotong royong yang sudah lebih dulu dijalankan masyarakat dalam pengumpulan dana untuk penanganan virus corona atau COVID-19.

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu mendorong anggota legislatif nantinya dapat turut menyumbang dana dengan menyisihkan gaji mereka sebagai Dewan.

Menurutnya gerakan pengumpulam dana seperti itu merupakan bukti bahwa sikap gotong royong masih kuat dan terpatri hati di kehidupan masyarakat Indonesia.

"Saya juga mendorong kepada kawan-kawan di Parlemen untuk menyisihkan dana reses guna melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan melawan dan mencegah corona," kata Bamsoet.

Baca Juga

Pemerintah Masih "Bimbang" Tentukan Mekanisme Bantuan untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Untuk menjadi contoh, Bamsoet bahkan menyatakan dirinya bakal mendonasikan tiga bulan gajinya selaku Ketua MPR untuk penanganan Covid-19 di tanah air.

"Saya sendiri akan mendonasikan gaji saya sebagai Ketua MPR RI selama tiga bulan ke depan untuk membantu mengatasi wabah Corona. Mari bersama kita lawan dan cegah bertambahnya korban jiwa akibat virus COVID-19," kata Bamsoet. (Knu)

#DPR #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bagikan