Pemerintah Masih "Bimbang" Tentukan Mekanisme Bantuan untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

MerahPutih.com- Wapres Ma'ruf Amin masih mengkaji mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan tak tetap yang bekerja di tengah wabah COVID-19. Seperti pengemudi ojek online, pedagang, jasa pariwisata, hingga UMKM.

Hal-hal teknis untuk penyaluran dana bansos tersebut, kata Ma'ruf, merupakan bagian yang sedang dirumuskan oleh kementerian terkait, apakah penyalurannya akan melalui rekening bank atau akun fintech.

Baca Juga:

Presiden Hingga Anggota DPR Diminta Potong Gaji untuk Bantu Rakyat yang Terpapar COVID-19

Menurut Ma'ruf, setelah semua diketahui datanya, baru nanti diputuskan mekanisme mana yang paling efektif untuk disampaikan.

"Ya pasti tidak ada antrean. Pasti menghindari hal-hal itu," ujar Ma'ruf dalam video conference-nya dengan wartawan, Selasa (24/3).

Ia berdalih, hal itu merupakan kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

"Jadi mekanismenya juga baru, semuanya dirumuskan baru. Belum diputuskan mekanisme penyalurannya," kata Ma'ruf.

Ia lantas menambahkan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tagihan listrik bagi masyarakat miskin untuk meringankan beban mereka dari imbas virus corona yang tengah mewabah di Indonesia.

Ia mengatakan, rencana pemberian keringanan tarif tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Kami pertimbangkan untuk memberikan keringanan pembiayaan tagihan listrik yaitu untuk rumah tangga miskin," kata Ma'ruf.

Ma'ruf tak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pemberian keringanan tagihan tersebut.

Ia hanya merinci golongan rumah tangga miskin yang berpotensi mendapatkan keringanan adalah pelanggan 450 VA - 900 VA yang sudah terdaftar di Kemensos.

Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah tak ingin keringanan pembayaran listrik itu justru salah sasaran dan hanya dinikmati oleh orang kaya.

"Makanya dilakukan seleksi supaya tak salah diberikan bantuan subsisdi kepada yang berhak," kata dia.

Ma'ruf menyatakan rencana tersebut nantinya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo. Wabah virus corona meluas di Indonesia sebulan belakangan ini.

Ada empat skema dirilis Wapres Ma'ruf hari ini, mulai dari bantuan langsung tunai, hingga pemotongan harga listrik.

"Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah disiapkan untuk 15,2 juta rumah tangga, insyaalah akan dilangsungkan mulai April di setiap bulannya," kata mantan Ketua MUI ini.

Kebijakan kedua, lanjut Ma'ruf, menyasar kepada kelompok masyarakat berpenghasilan harian rendah, buruh harian, dan pekerja sektor informal. Karenanya, saat ini pendataan tengah dilakukan agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran.

"Sektor mana saja nanti diinvetarisir, kita hitung besarannya dan implikasinya ke APBN jadi perlu upaya lanjutan," jelas Wapres Ma'ruf.

Baca Juga:

KLB Corona, Wali Kota Solo Batasi Jam Operasional Tempat Hiburan Malam dan Mall

Ketiga, untuk Usaha Mikro Kercil yang usahanya terdampak akibat badai COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan tengah merumus kebijakan relaksasi untuk melakukan penangguhan cicilan dan pemberian insentif.

“UMK ini sangat tedampak dengan adanya corona, karena itu mereka harus diselamatkan supaya tidak mati (usahanya)," harap Ma'ruf.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial (social safety net) sebagai dampak dari COVID-19.

Setidaknya, pemerintah akan menaikkan nilai bantuan sembako kepada 15,2 juta KPM dari semula Rp150.000 menjadi Rp200.000.

Kemudian memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tak berpenghasilan rendah di sektor informal, serta pertimbangan meringankan biaya tagihan listrik.

Keputusan pelaksanaan jaring pengaman sosial itu sendiri merupakan hasil rapat yang dilakukan Wapres dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan arahan Presiden yang digelar, Selasa (24/3). (Knu)

Baca Juga:

Pandemi Corona, Pemprov DKI Perpanjang Libur Sekolah hingga 5 April