KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 2 2025 untuk penyaluran Juli hingga Desember.

Anggaran yang digelontorkan pun mencapai Rp 1,61 triliun.

KJP plus tahap kedua ini disalurkan kepada 707.513 peserta didik. Jumlah tersebut terdiri dari 622.157, yang menjadi kelanjutan dari penerima tahap pertama, serta 85.356 penerima baru.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa pihaknya belum bisa melakukan pencairan KJP Plus setiap bulan.

Baca juga:

KJP Tahap II Cair, 700 Ribu Lebih Penerima di Jakarta Dapat Bantuan

Pencairan KJP satu bulan sekali pernah diwacanakan Pramono pada awal 2025, sebelum resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Setelah mengetahui lebih jelas mekanismenya, Pramono menyadari, bahwa penyaluran tiap bulan belum efektif jika melihat sinkronisasi data penerima KJP yang terus berubah.

"Jadi problemnya adalah, kan ini pendataannya selalu dinamis. Kayak kemarin ada 88 ribu yang lulus, kemudian ada yang 87 ribu yang baru. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kemudian dilakukan penyempurnaan," kata Pramono di Jakarta, Jumat (12/9).

Pada pendataan penyaluran KJP Plus, Pemprov DKI secara berkala melakukan pemutakhiran data penerima. Siswa yang tak lagi memenuhi syarat penerimaan bantuan pendidikan tersebut akan dicoret.

Baca juga:

Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai

Jadi, Pemprov DKI Jakarta kini melakukan pencairan KJP setiap enam bulan sekali. Meski begitu, Pramono memastikan pencairan tidak melewati batas waktu yang ditargetkan.

"Yang jelas, saya tetap meminta kepada jajaran pendidikan untuk jangan terlambat. (Pencairan KJP tahap 2 2025) ini tidak terlambat, sesuai dengan waktu yang kita tentukan," imbuhnya. (Asp)