Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan terkait penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra melalui PT Pos Indonesia di Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat (BLTS Kesra) triwulan IV senilai Rp 900 ribu melalui PT Pos Indonesia.

Namun, sampai saat ini bantuan belum bisa disalurkan karena masih menunggu proses finalisasi dan validasi data para penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa data calon penerima BLTS telah diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kini sedang dilakukan konsolidasi bersama pemerintah daerah.

"Datanya sudah kami terima dari BPS sejak beberapa waktu lalu. Setelah itu kami melakukan konsolidasi dua hal, yaitu koordinasi dengan daerah untuk verifikasi dan validasi di lapangan,” katanya.

Baca juga:

Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,

Menurut dia, validasi tersebut juga dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan penerima manfaat yang baru memiliki rekening aktif di bank-bank pemerintah atau Himbara.

Hal tersebut dilakukan menyusul saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya. Sementara selebihnya sudah ditransfer secara bertahap dari bank.

"Kalau sudah punya rekening dan valid, tentu akan disalurkan lewat Himbara, sekarang sudah proses penyaluran. Tapi yang tidak punya rekening nanti melalui PT Pos Indonesia. Ada tujuh juta yang sejauh ini dilaporkan tidak ada rekening, dan ada yang masih perlu diverifikasi. Ini dilakukan agar tepat sasaran, kalau ternyata rekeningnya tidak valid, maka akan dialihkan penyalurannya melalui Pos Indonesia,” ujarnya.

Saifullah meminta masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia yang sudah terlanjur datang ke Kantor Pos tapi belum bisa menerima bantuan agar bersabar menunggu proses penyelesaian data.

Kementerian Sosial menargetkan proses validasi tersebut rampung paling lambat pada Senin (27/10), dan dapat segera disalurkan secara bertahap oleh PT Pos Indonesia.

"Yang pasti ini akan disalurkan secepatnya bantuan tunai untuk Oktober-November-Desember itu. Setelah datanya tuntas dan diterima PT Pos, mereka akan mulai melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum penyaluran,” kata Saifullah.

#PT Pos Indonesia #Bantuan Sosial #Dana Bansos
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kabar Gembira! Dana Tunggu Korban Banjir Sumatera Rp 600 Ribu Per Bulan Segera Cair
Dana tersebut diberikan untuk korban bencana yang tidak tinggal di hunian sementara (huntara) atau mengungsi di rumah kerabat atau saudaranya mulai dicairkan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Desember 2025
Kabar Gembira! Dana Tunggu Korban Banjir Sumatera Rp 600 Ribu Per Bulan Segera Cair
Indonesia
Bansos PKD Desember 2025 Cair, 213.789 Warga Jakarta Terima Bantuan Rp 300 Ribu
Bansos PKD Desember 2025 sudah cair. Sebanyak 213.789 warga DKI Jakarta akan menerima bantuan senilai Rp 300 ribu.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Bansos PKD Desember 2025 Cair, 213.789 Warga Jakarta Terima Bantuan Rp 300 Ribu
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
Walkot Solo Keluhkan Bansos Salah Sasaran, DPRD Desak Pemkot Pasang Stiker Gakin di Rumah
Penyebab utama ketidaktepatan sasaran ialah minimnya sinkronisasi data antara petugas survei dan aparatur wilayah.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Walkot Solo Keluhkan Bansos Salah Sasaran, DPRD Desak Pemkot Pasang Stiker Gakin di Rumah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Tidak ditemukan sumber resmi pemerintah maupun pernyataan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Duit Rp 50 Juta untuk Masyarakat yang Butuh Bantuan Jelang Akhir Tahun
Presiden Prabowo dikabarkan akan memberikan bantuan uang puluhan juta untuk masyarakat jelang akhir tahun. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Duit Rp 50 Juta untuk Masyarakat yang Butuh Bantuan Jelang Akhir Tahun
Indonesia
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Posyandu selama ini dipersepsikan hanya sebagai tempat penimbangan balita, padahal secara fungsi merupakan pusat layanan terpadu bagi warga di tingkat desa
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Beredar informasi yang menyebut dana Bantuan Sosial senilai Rp 500 triliun diisukan dipakai untuk membayar Buzzer dan kampanye pro Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Indonesia
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Bagikan