Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan terkait penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra melalui PT Pos Indonesia di Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat (BLTS Kesra) triwulan IV senilai Rp 900 ribu melalui PT Pos Indonesia.

Namun, sampai saat ini bantuan belum bisa disalurkan karena masih menunggu proses finalisasi dan validasi data para penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa data calon penerima BLTS telah diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kini sedang dilakukan konsolidasi bersama pemerintah daerah.

"Datanya sudah kami terima dari BPS sejak beberapa waktu lalu. Setelah itu kami melakukan konsolidasi dua hal, yaitu koordinasi dengan daerah untuk verifikasi dan validasi di lapangan,” katanya.

Baca juga:

Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,

Menurut dia, validasi tersebut juga dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan penerima manfaat yang baru memiliki rekening aktif di bank-bank pemerintah atau Himbara.

Hal tersebut dilakukan menyusul saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya. Sementara selebihnya sudah ditransfer secara bertahap dari bank.

"Kalau sudah punya rekening dan valid, tentu akan disalurkan lewat Himbara, sekarang sudah proses penyaluran. Tapi yang tidak punya rekening nanti melalui PT Pos Indonesia. Ada tujuh juta yang sejauh ini dilaporkan tidak ada rekening, dan ada yang masih perlu diverifikasi. Ini dilakukan agar tepat sasaran, kalau ternyata rekeningnya tidak valid, maka akan dialihkan penyalurannya melalui Pos Indonesia,” ujarnya.

Saifullah meminta masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia yang sudah terlanjur datang ke Kantor Pos tapi belum bisa menerima bantuan agar bersabar menunggu proses penyelesaian data.

Kementerian Sosial menargetkan proses validasi tersebut rampung paling lambat pada Senin (27/10), dan dapat segera disalurkan secara bertahap oleh PT Pos Indonesia.

"Yang pasti ini akan disalurkan secepatnya bantuan tunai untuk Oktober-November-Desember itu. Setelah datanya tuntas dan diterima PT Pos, mereka akan mulai melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum penyaluran,” kata Saifullah.

#PT Pos Indonesia #Bantuan Sosial #Dana Bansos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
33,2 Juta Keluarga Tetap Dapat Bantuan Buat Stabilkan Harga Beras
Inflasi pangan berdasarkan tahun kalender Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar 1,61 persen atau lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,15 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
33,2 Juta Keluarga Tetap Dapat Bantuan Buat Stabilkan Harga Beras
Indonesia
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Komisi VI DPR mendukung langkah Danantara mengusut dugaan rekayasa laporan keuangan dan fraud di PT Pos Indonesia serta mendorong reformasi tata kelola BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut Dana Hibah Cair, Imbau Masyarakat Daftar ke Pemda
Beredar konten yang berisi imbauan Menkeu Purbaya meminta masyarakat untuk mendaftar ke Pemda untuk dapat dana hibah. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut Dana Hibah Cair, Imbau Masyarakat Daftar ke Pemda
Indonesia
Dirut PT Pos Indonesia Mudur Dalam Waktu 3 Bulan, Pembenahan BUMN Harus Menyeluruh
Dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan BUMN semakin akuntabel dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Dirut PT Pos Indonesia Mudur Dalam Waktu 3 Bulan, Pembenahan BUMN Harus Menyeluruh
Indonesia
Danantara Carai Pengganti Dirut PT Pos Indonesia di Tengah Restrukturisasi
Selama tiga bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Danantara Carai Pengganti Dirut PT Pos Indonesia di Tengah Restrukturisasi
Indonesia
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mundur mendadak setelah tiga bulan menjabat. PT Pos memastikan operasional dan agenda transformasi tetap berjalan normal.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Indonesia
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Daud Joseph sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, sebelum ditunjuk menduduki posisi orang nomor satu di PT Pos sejak pertengahan Maret 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Indonesia
Kabar Gembira, 219.252 Warga Jakarta Dapat Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Bagi penerima manfaat baru, sudah dilakukan proses pembukaan rekening serta pendistribusian kartu ATM sebelum bantuan disalurkan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Kabar Gembira, 219.252 Warga Jakarta Dapat Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Warga Klaten Keluhkan Bantuan Minyakita Bau Solar
Pemkab Klaten langsung melakukan penindakan dengan menarik Minyakita tersebut agar tidak dipakai warga.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Warga Klaten Keluhkan Bantuan Minyakita Bau Solar
Bagikan