Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 Maret 2020
 Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

Ray Rangkuti, Pemikir politik Lingkar Madani Indonesia (Foto: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengkritik rencana rapid test virus corona (COVID-19) bagi seluruh Anggota DPR RI dan keluarga mereka. Menurut Ray, hal itu bisa menambah luka di masyarakat.

"Di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini bisa melukai hati rakyat," kata Ray dalam keteragan tertulisnya, Selasa (24/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan Dua TPU untuk Pemakaman Korban Virus Corona

Ray menyesalkan sikap para wakil rakyat yang ingin lebih dulu diprioritaskan. Padahal, masyarakat yang berada di zona merah COVID-19 belum terlayani dengan baik. Untuk itu Ray menegaskan pihaknya sangat menentang atas rencana tersebut.

Ray Rangkuti kritik anggota DPR yang minta dites duluan soal corona
Direktur LIMA Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

"Jika ada Anggota DPR yang mengalami gejala terpapar Virus Corona, maka sebaiknya berinisiatif sesuai dengan petunjuk protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah," tegasnya.

Menurut Ray, anggota DPR seharusnya ikut membantu memberikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. Pasalnya, masyarakat sudah membangun solidaritas dengan melakukan penggalangan dana guna membantu tenaga medis.

"Entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test disaat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi, harusnya sebagai wakil rakyat kan ikut membantu," sesal Ray.

Baca Juga:

Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Oleh karena itu Ray menegaskan rapid test harus diprioritaskan bagi pasien yang memang terindikasi mempunyai gejala terpapar COVID-19. Maka ia menilai rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka rakyat.

"Harusnya untuk yang punya gejala lebih dulu, karena hal ini bisa menghemat keuangan negara atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Secara umum juga rapid test di Indonesia hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki gejala awal Covid-19," tutup Ray.(Pon)

Baca Juga:

PKS Desak Test COVID-19 Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

#Ray Rangkuti #Anggota DPR #Virus Corona #Lingkar Madani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Bagikan