Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing

Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Akumulasi volume pertanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), mencapai Rp 1.096 triliun untuk periode 2007 hingga September 2025.

Pertanggungan itu melibatkan 35,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pentingnya melakukan penguatan pekerja migran dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan kerja.

Dengan begitu, para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.

Baca juga:

300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang

”Kami mendorong agra para calon pekerja migran ini dibekali keterampilan kerja dan perlu juga diberikan KUR,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid dikutip Kamis (13/11).

Menurut Gus Jazil, pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan.

Senada dengan Gus Jazil, Anggota Banggar DPR dari Dapil VIII NTB Mahdalena mengatakan, saat ini masyarakat kelas bawah di NTB masih banyak yang hidup dengan meminjam dana dari koperasi atau bahkan rentenir dengan bunga tinggi.

"Hampir 99% pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi agar mereka tidak jatuh ke jeratan rentenir,” tegas Mahdalena.

Diketahui, NTB tercatat menjadi provinsi asal pekerja migran terbesar ke-4 nasional. Total ada 15.333 orang (23.56%) secara Nasional per Juni 2025. Jumlah itu didominasi pekerja perempuan (60.45%). Mereka umumnya berasal dari daerah Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Kakanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penyaluran KUR di NTB sudah mencapai 100%. Namun, hingga kini belum ada skema KUR khusus bagi PMI. Padahal NTB menjadi salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia. (Pon)

#Pekerja Migran #Pekerja Migran Indonesia #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Berita Foto
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Indonesia
300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang
Kemlu menyebut proses pemulangan dilakukan pada 13 November dan melibatkan 221 laki-laki, 66 perempuan, lima anak laki-laki, serta delapan anak perempuan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Indonesia
Yang Mau Kerja di Luar Negeri, Nih Ada 7.600 Peluang Kerja Ditawarkan Pemerintah
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menawarkan 7.600 peluang kerja luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
 Yang Mau Kerja di Luar Negeri, Nih Ada 7.600 Peluang Kerja Ditawarkan Pemerintah
Indonesia
Program Penyaluran SMK ke Luar Negeri, Pemerintah Fokuskan Pelatihan Bahasa dan Kompetensi
Menko PM Muhaimin Iskandar menargetkan 500.000 lulusan SMK bekerja di luar negeri akhir 2025 dengan anggaran Rp 2,6 miliar. Sebelumnya, 232.000 pekerja migran telah disalurkan oleh P2MI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Program Penyaluran SMK ke Luar Negeri, Pemerintah Fokuskan Pelatihan Bahasa dan Kompetensi
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Bagikan