Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing

Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Akumulasi volume pertanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), mencapai Rp 1.096 triliun untuk periode 2007 hingga September 2025.

Pertanggungan itu melibatkan 35,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pentingnya melakukan penguatan pekerja migran dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan kerja.

Dengan begitu, para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.

Baca juga:

300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang

”Kami mendorong agra para calon pekerja migran ini dibekali keterampilan kerja dan perlu juga diberikan KUR,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid dikutip Kamis (13/11).

Menurut Gus Jazil, pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan.

Senada dengan Gus Jazil, Anggota Banggar DPR dari Dapil VIII NTB Mahdalena mengatakan, saat ini masyarakat kelas bawah di NTB masih banyak yang hidup dengan meminjam dana dari koperasi atau bahkan rentenir dengan bunga tinggi.

"Hampir 99% pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi agar mereka tidak jatuh ke jeratan rentenir,” tegas Mahdalena.

Diketahui, NTB tercatat menjadi provinsi asal pekerja migran terbesar ke-4 nasional. Total ada 15.333 orang (23.56%) secara Nasional per Juni 2025. Jumlah itu didominasi pekerja perempuan (60.45%). Mereka umumnya berasal dari daerah Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Kakanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penyaluran KUR di NTB sudah mencapai 100%. Namun, hingga kini belum ada skema KUR khusus bagi PMI. Padahal NTB menjadi salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia. (Pon)

#Pekerja Migran #Pekerja Migran Indonesia #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S.Deyang saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Pekerja Migran Kapal Pesiar Dunia
Kementerian P2MI telah mengembangkan 23 Migrant Center di berbagai daerah untuk mendukung pengembangan talenta global Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Pekerja Migran Kapal Pesiar Dunia
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Bagikan