Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid
MerahPutih.com – Akumulasi volume pertanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), mencapai Rp 1.096 triliun untuk periode 2007 hingga September 2025.
Pertanggungan itu melibatkan 35,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pentingnya melakukan penguatan pekerja migran dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan kerja.
Dengan begitu, para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Baca juga:
300 WNI Pekerja Migran di Malaysia Dipulangkan, Ada 8 Anak Difasilitasi Pulang
”Kami mendorong agra para calon pekerja migran ini dibekali keterampilan kerja dan perlu juga diberikan KUR,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid dikutip Kamis (13/11).
Menurut Gus Jazil, pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan.
Senada dengan Gus Jazil, Anggota Banggar DPR dari Dapil VIII NTB Mahdalena mengatakan, saat ini masyarakat kelas bawah di NTB masih banyak yang hidup dengan meminjam dana dari koperasi atau bahkan rentenir dengan bunga tinggi.
"Hampir 99% pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi agar mereka tidak jatuh ke jeratan rentenir,” tegas Mahdalena.
Diketahui, NTB tercatat menjadi provinsi asal pekerja migran terbesar ke-4 nasional. Total ada 15.333 orang (23.56%) secara Nasional per Juni 2025. Jumlah itu didominasi pekerja perempuan (60.45%). Mereka umumnya berasal dari daerah Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
Kakanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penyaluran KUR di NTB sudah mencapai 100%. Namun, hingga kini belum ada skema KUR khusus bagi PMI. Padahal NTB menjadi salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Tunggu Lama, Akhirnya Ratusan Pekerja Migran Indonesa di Kuching Miliki Dokumen Pernikahan
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025