DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah untuk membahas strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan itu juga membahas tata kelola ekspor, sektor energi, hingga upaya mempercepat perizinan investasi.


Rapat berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6). Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria.


Dasco mengatakan pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.


"Diskusi pada hari ini yakni kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Dasco dalam jumpa pers.


Menurut Dasco, DPR dan pemerintah juga membahas tata kelola ekspor yang nantinya dijalankan DSI di bawah Danantara. Pembahasan ini dinilai penting agar pelaku usaha dan investor memiliki kejelasan mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah.

Baca juga:

Tragedi Kapal PMI Ilegal Malaysia, DPR RI Desak Investigasi Sindikat Maut dan Perlindungan Negara




Tak hanya itu, sektor energi dan sumber daya mineral juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Dasco menyebut tata kelola ESDM perlu diperkuat agar memberikan kepastian bagi pelaku pasar sekaligus mendukung investasi di sektor strategis.


"Sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM yang di bawah Kementerian ESDM," ujarnya.


Selain membahas tata kelola ekspor dan ESDM, pemerintah serta DPR turut mendiskusikan langkah-langkah percepatan investasi. Salah satunya dengan menyusun aturan yang dapat mempercepat proses perizinan bagi investor.


"Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi," imbuh Dasco.


Ia menambahkan pemerintah akan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tata kelola ekspor dan sektor ESDM kepada publik, pelaku pasar, dan investor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha sekaligus memberikan kepastian terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.


Melalui koordinasi yang lebih intensif antara DPR dan pemerintah, berbagai kebijakan strategis diharapkan mampu memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.(Pon)

Baca juga:

DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional







#Ekonomi #BPI Danantara #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Berita Foto
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Suasana pedagang asongan beristirahat menunggu pembeli di JPO Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Bagikan