Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Perry Warjiyo mundur dari jabatan Gubernur BI akibat alasan kesehatan. Saat ini pimpinan sementara BI diemban oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti.
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan siapa pun figur yang nantinya ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif pengganti Perry Warjiyo harus berkomitmen penuh menjaga independensi bank sentral.
Keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri harus dihormati. Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang. Independensi Bank Indonesia bukan sekadar prinsip kelembagaan, tetapi prasyarat agar kebijakan moneter dapat diambil secara objektif,
ujar Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (28/7).
Marwan mengingatkan, independensi Bank Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Independensi ini untuk memastikan setiap kebijakan moneter diambil secara objektif demi stabilitas ekonomi nasional, bukan didorong kepentingan politik jangka pendek.
Baca juga:
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
BI sebagai bank sentral mempunyai peran vital untuk memastikan pengelolaan moneter dikelola secara profesional demi stabilitas ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai secara berkualitas,
ujarnya.
Legislator asal Dapil Jateng III ini menyoroti bahwa kegagalan menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral berisiko memicu volatilitas pasar keuangan, menekan nilai tukar rupiah, hingga menggerus kepercayaan investor global. Oleh karena itu, proses seleksi pengganti definitif harus mengedepankan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang mumpuni.
Karena itu, proses pemilihan gubernur definitif harus mengedepankan profesionalisme, integritas, kompetensi, dan kepentingan nasional. Sosok yang dipilih harus mampu menjaga kredibilitas Bank Indonesia di mata masyarakat maupun pelaku ekonomi global,
tegasnya.
Ia berharap transisi kepemimpinan di tubuh otoritas moneter ini dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan maupun pengendalian inflasi. Apalagi saat ini dinamika global yang penuh ketidakpastian kerap memicu tekanan ekonomi banyak negara berkembang. (Pon)
