Anggaran Kesehatan Untuk COVID-19 Dinilai Tidak Memadai

MerahPutih.com - Anggaran kesehatan dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai masih sangat kecil atau tidaj memadai. Padahal, faktor kesehatan menjadi faktor yang menentukan masa depan ekonomi Indonesia.

“Pemerintah memperhatikan ekonomi lebih utama baik di anggaran dan lainnya,” ujar Ekonom senior Indef Didik J Rachbini.

Ia mengkritik, dari utang Rp1.439 triliun yang diserap pemerintah, untuk penanganan kesehatan COVID-19 cuma Rp87 triliun dan tahun depan APBN mengusulkan hanya Rp25 triliun.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

Didik menegaskan, pemerintah harus bisa lebih efisien melihat jumlah utang yang besar mencapai Rp1.439 triliun. Padahal, pemerintah memiliki sisa anggaran yang besar dan bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan tanpa perlu utang.

Didik menuturkan, ketika menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung tahun 2014, ada sisa anggaran sebesar Rp250 triliun yang tidak terpakai dan diperkirakan saat ini mencapai Rp300-400 triliun.

Sisa anggaran itu, bisa diambil yang saat ini tanpa melalui proses di DPR ata dengan memotong anggaran kementerian mencapai 30-50 persen dan dialihkan untuk COVID-19.

“Itu harus terpotong, diambil kemudian dialihkan untuk COVID tanpa utang sebanyak sekarang,” katanya dikutip dari Kantor Berita Antara.

Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN 2020 mencapai Rp695,2 triliun, sebanyak Rp87,5 triliun di antaranya untuk kesehatan. Alokasi itu, mencapai 6,2 persen dari APBN. Alokasi dalam RAPBN 2021 sebesar Rp84,3 triliun itu di luar biaya untuk penanganan COVID-19 dalam PEN mencapai Rp25 triliun untuk kesehatan.

Baca Juga:

Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Bikin Defisit APBN Tambah Lebar