Ancaman Siber Bayangi Pemilu 2024, Anggota DPR Minta BSSN Diperkuat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 08 Juni 2023
Ancaman Siber Bayangi Pemilu 2024, Anggota DPR Minta BSSN Diperkuat

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sedang berjalan.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengingatkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiap untuk menghadapi potensi serangan siber.

Sebab itu, ia berharap BSSN harus melakukan mitigasi agar kebocoran sekaligus manipulasi data tidak terjadi.

Baca Juga:

MK Diusulkan Tunda Putusan Sistem Pileg Usai Pemilu

“Ancaman serangan siber mungkin terjadi terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu,” ucap Christina di Jakarta, Kamis (8/6).

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu lantas menyayangkan sikap pemerintah pusat yang belum memberikan pagu anggaran yang cukup untuk BSSN.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, BSSN memperoleh anggaran pengamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 206 miliar.

Sebab itu, ia mendorong sekaligus mendukung BSSN untuk mengupayakan peningkatan anggaran tersebut agar potensi yang dikhawatirkan tidak terjadi.

"Saya mengingatkan BSSN agar tetap menyusun langkah efektif dan efisien jika peningkatan anggaran tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat," ungkap Christina.

Baca Juga:

Rakernas III PDIP Godok Visi Misi Capres hingga Strategi Pemenangan Pemilu

Senada, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang belum mendukung BSSN untuk bekerja melindungi data digital.

Belajar dari pengalaman masa lalu, ia tidak ingin BSSN menjadi kambing hitam saat serangan siber terjadi, padahal anggaran BSSN dinilai belum cukup melindungi negara dari potensi kerusakan tersebut.

“Kalau mau serius meningkatkan kemampuan teknologi, harus ada jaminan investasi terhadap (lembaga) pemerintah dalam membangun jaringan internet yang aman,” tanggapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap segenap pemerintah saling mendukung untuk memperkuat infrastruktur pendukung, SDM, sekaligus seperangkat otoritas.

"Sehingga, kasus kebocoran maupun manipulasi data dalam ranah digital bisa diantisipasi dan tidak terulang kembali pada masa mendatang," tutup Dave. (Knu)

Baca Juga:

Komisi II DPR Ingin Pastikan Pemilu 2024 Lebih Berkualitas

#Pemilu #Pemilu 2024 #Serangan Siber
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Intelhan Kemhan-Unhan RI: Strategi Pertahanan Indonesia Harus Adaptif Hadapi Ancaman Lintas Domain di Era Digital
Universitas Pertahanan menggelar diskusi Transformasi Peperangan Asimetris di Era Kecerdasan Artifisial (AI): Penguatan Strategi Pertahanan dan Literasi Digital di Ruang Siber.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Intelhan Kemhan-Unhan RI: Strategi Pertahanan Indonesia Harus Adaptif Hadapi Ancaman Lintas Domain di Era Digital
Indonesia
AI Mengubah Medan Perang, Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Bongkar Ancaman Siber Baru
Unhan RI menggelar diskusi Transformasi Peperangan Asimetris di Era Kecerdasan Artifisial (AI): Penguatan Strategi Pertahanan dan Literasi Digital di Ruang Siber.
Soffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
AI Mengubah Medan Perang, Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Bongkar Ancaman Siber Baru
Bagikan