Komisi II DPR Ingin Pastikan Pemilu 2024 Lebih Berkualitas

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 07 Juni 2023
Komisi II DPR Ingin Pastikan Pemilu 2024 Lebih Berkualitas

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. (Foto: DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi II DPR memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Termasuk lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menuturkan, pihaknya membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu.

Baca Juga:

Ketua MPR RI Harap Tak Ada Kampanye Hitam pada Pemilu 2024

"Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya," kata Doli yang dikutip di Jakarta, Rabu (7/6).

Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih.

"Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih," tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Baca Juga:

PKS Kritik Petinggi BPIP Terkait Dugaan Cawe-cawe Sistem Pemilu Tertutup

Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli. Sebab, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil.

"Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain," ucap Legislator Dapil Sumatera Utara III. (Knu)

Baca Juga:

Rakernas III PDIP Bersifat Tertutup, Bahas Aspek Strategis Pemenangan Pemilu

#Pemilu 2024 #Komisi II DPR #DPR RI #Ahmad Doli Kurnia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - 52 menit lalu
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 8 menit lalu
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Bagikan