Komisi II DPR Ingin Pastikan Pemilu 2024 Lebih Berkualitas


Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. (Foto: DPR)
MerahPutih.com - Komisi II DPR memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Termasuk lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menuturkan, pihaknya membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu.
Baca Juga:
"Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya," kata Doli yang dikutip di Jakarta, Rabu (7/6).
Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih.
"Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih," tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.
Baca Juga:
PKS Kritik Petinggi BPIP Terkait Dugaan Cawe-cawe Sistem Pemilu Tertutup
Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli. Sebab, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil.
"Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain," ucap Legislator Dapil Sumatera Utara III. (Knu)
Baca Juga:
Rakernas III PDIP Bersifat Tertutup, Bahas Aspek Strategis Pemenangan Pemilu
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'

Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam

Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen

DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan

Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik

DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari

Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI

DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global

Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan

Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
