Headline

Amien Rais Desak Kapolri Dicopot, Arsul Sani: Belum Apa-apa Kok Minta Dicopot

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 11 Oktober 2018
Amien Rais Desak Kapolri Dicopot, Arsul Sani: Belum Apa-apa Kok Minta Dicopot

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Arsul Sani. Foto: MP/Fadhli

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyayangkan pernyataan Amien Rais yang meminta Presiden mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurutnya, sebagai mantan pejabat negara dan seorang intelektual, politisi senior PAN itu tak patut menyatakan hal yang tidak berlandaskan pada standarnya.

"Kami menyesalkan pak Amien sebagai guru besar, seorang intelektual meminta seorang pejabat negara untuk mundur tanpa standar yang jelas. Lah ini belum apa-apa kok (minta dicopot)," kata Arsul Sani di Posko Cemara, Rabu (10/10).

Sekjen PPP itu menjelaskan sebagai negara hukum ada azas praduga tak bersalah yang mesti dihormati. Azas ini berlaku kepada siapapun di hadapan hukum.

Amien Rais di Polda Metro Jaya
Amien Rais memenuhi Panggilan polisi (MP/Asropih)

"Terhadap siapapun yang disebut orangnya, bukan karena ini menyangkut pak Kapolri, ya tetap harus kita berlakukan asas praduga tak bersalah. Wong sudah jadi tersangka, terdakwa sampai dengan ada putusan saja asas itu masih berlaku kok. Lha ini blm jadi apa-apa," terang dia.

Apalagi, ini baru disebut dalam sebuah dokumen yang pertama tidak diketahui siapa yang membuatnya. Siapa yang bertanggungjawab juga belum jelas.

Lantas, kata dia, bagaimana kemudian orang atau pejabat yang disebut dalam satu dokumen yang tidak jelas disuruh mundur.

"Nanti ada sebuah dokumen ditaruh di mana menyangkut saya atau kang Ace kemudian kita disuruh mundur," ujarnya.

Mestinya, terang Arsul, langkah pertama harus ada penyelidikan atas kebenaran dalam dokumen tersebut.

"Standar hukum atau standar moral di mana-mana kalau sudah ada proses penyelidikan atau penyidikan yang jelas. Lha ini blm apa-apa kok gitu," pungkasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Tetapkan Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu Sebagai Tersangka Suap

#Asrul Sani #Amien Rais #Tito Karnavian #Ratna Sarumpaet
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Bagikan