Headline

Amien Rais Desak Kapolri Dicopot, Arsul Sani: Belum Apa-apa Kok Minta Dicopot

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 11 Oktober 2018
Amien Rais Desak Kapolri Dicopot, Arsul Sani: Belum Apa-apa Kok Minta Dicopot

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Arsul Sani. Foto: MP/Fadhli

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyayangkan pernyataan Amien Rais yang meminta Presiden mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurutnya, sebagai mantan pejabat negara dan seorang intelektual, politisi senior PAN itu tak patut menyatakan hal yang tidak berlandaskan pada standarnya.

"Kami menyesalkan pak Amien sebagai guru besar, seorang intelektual meminta seorang pejabat negara untuk mundur tanpa standar yang jelas. Lah ini belum apa-apa kok (minta dicopot)," kata Arsul Sani di Posko Cemara, Rabu (10/10).

Sekjen PPP itu menjelaskan sebagai negara hukum ada azas praduga tak bersalah yang mesti dihormati. Azas ini berlaku kepada siapapun di hadapan hukum.

Amien Rais di Polda Metro Jaya
Amien Rais memenuhi Panggilan polisi (MP/Asropih)

"Terhadap siapapun yang disebut orangnya, bukan karena ini menyangkut pak Kapolri, ya tetap harus kita berlakukan asas praduga tak bersalah. Wong sudah jadi tersangka, terdakwa sampai dengan ada putusan saja asas itu masih berlaku kok. Lha ini blm jadi apa-apa," terang dia.

Apalagi, ini baru disebut dalam sebuah dokumen yang pertama tidak diketahui siapa yang membuatnya. Siapa yang bertanggungjawab juga belum jelas.

Lantas, kata dia, bagaimana kemudian orang atau pejabat yang disebut dalam satu dokumen yang tidak jelas disuruh mundur.

"Nanti ada sebuah dokumen ditaruh di mana menyangkut saya atau kang Ace kemudian kita disuruh mundur," ujarnya.

Mestinya, terang Arsul, langkah pertama harus ada penyelidikan atas kebenaran dalam dokumen tersebut.

"Standar hukum atau standar moral di mana-mana kalau sudah ada proses penyelidikan atau penyidikan yang jelas. Lha ini blm apa-apa kok gitu," pungkasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Tetapkan Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu Sebagai Tersangka Suap

#Asrul Sani #Amien Rais #Tito Karnavian #Ratna Sarumpaet
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Narasi Mendagri Tito akan jual pulau-pulau di Indonesia sempat ramai di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Indonesia
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Pemda kini boleh menggelar rapat di hotel dan restoran. DPRD DKI Jakarta tinggal menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Bagikan