Aliran Kepercayaan Masuk KTP, Mendagri: Kami Masih Konsultasi
Tjahjo Kumolo saat kantor Mahkamah Konstitusi (
MerahPutih.com - Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku masih ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait model pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom KTP.
"Walaupun sudah diputus MK Kemendagri masih ingin mendengarkan semua pihak, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, organisasi, DPR juga, karena ini sensitif," kata Tjahjo saat ditemui di Wisma Kinasih, Depok, Selasa (12/12).
Diakuinya, masih ada permasalahan terkait model pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom KTP, sehingga Kemendagri perlu mendapatkan masukan.
"Apakah agama garis miring kepercayaan, kalau garis miringkan berarti agama dan kepercayaan sama padahal kan beda, apakah ada kolom agama saja, atau kolom kepercayaan, atau cukup ditulis kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa, itu kan belum," kata dia.
"Secara prinsip masuk di dalam kolom KTP tapi modelnya kami ingin mendengar dulu semua," imbuhnya.
Terkait persolan itu, Dia mangaku belum bisa memastikan waktu berlakunya tanda pengenal tersebut.
"Tahun depan? Kami belum bisa menjamin yang penting kami komit apa yang diputus MK. Tapi modelnya kan harus hati-hati karena masalah sensitif," ucap dia. (Fdi)
Bagikan
Berita Terkait
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Sebut Kop Des Merah Putih Solusi Serap Hasil Pertanian Lokal dan Jaga Ketahanan Pangan Desa
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Ingatkan Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Menyesal, Mendagri: Partai Itu Hanya ‘Kendaraan’
47 Kepala Daerah Bolos Retret, Mendagri Tito: Mungkin Kebijakan Partai
Mendagri Sebut Ada 3 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024