Alasan PKS Depak Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Januari 2020
Alasan PKS Depak Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum PKS DKI, Sakhir Purnomo menjelaskan alasan partainya mendepak dua calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta sebelumnya Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Ahmad Syaikhu sendiri ditugaskan fokus menjadi Anggota DPR dan tak mau mengecewakan daerah pemilihannya. Dapil Syaikhu ialah Jabar VII meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:

PKS Coret Ahmad Syaikhu, Gerindra Segera Putusan Satu dari Empat Nama Cawagub DKI

"Ahmad Syaikhu kan terpilih menjadi anggota DPR RI bagi dapilnya," kata Sakhir di kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

"Kemudian, Ahmad Syaikhu mengusulkan kepada DPP PKS, agar diberi kesempatan untuk berkhidmat, dan akhirnya nama dia diganti," sambungnya.

Untuk Agung Yulianto, dia mendapat penugasan lain dari partainya. Sehingga tak dapat meneruskan langkahnya menjadi calon pengganti Sandiaga Uno.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo akui pihaknya punya agenda lain
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo tegaskan pihaknya sudah ada agedan lain sehingga tak bisa hadiri pengumuman cawagub DKI Jakarta (Foto: PKS_id)

Namun Sakhir tak menyebutkan di posisis apa dan di mana Agung Yulianto diamanatkan partai.

"Agung Yulianto dapat penugasan. Selama ini, bagi kader PKS, ditempatkan di manapun harus siap,. Jadi itu prosesnya mengapa terjadi pergantian nama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin menyampaikan alasan PKS menunjuk Nurmansyah Lubis sebagai calon pendamping Anies melawan Ahmad Riza Patria yang berasal dari Gerindra.

Baca Juga:

Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Nurmansyah Lubis dinilai kader terbaik yang dimiliki PKS. Dia juga paham mengenai Jakarta karena sudah dua periode menjabat sebagai Anggota DPRD DKI. "Kami yakin yang terbaik pak Nurmansyah Lubis. Semoga yang terpilih nantinya yang terbaik dan bisa bersinergi dengan gubernur," papar Arifin.

Ia berharap munculnya dua nama baru ini proses pemilihan cawagub DKI tak lagi mandek, agar roda pemerintahan DKI bisa berjalan dengan baik. "Semoga tidak tertunda. Karena kami khawatir ini akan menggangggu kinerja gubernur," tutupnya. (Asp)

#PKS #Wagub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Bagikan