Alasan PKS Depak Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Januari 2020
Alasan PKS Depak Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum PKS DKI, Sakhir Purnomo menjelaskan alasan partainya mendepak dua calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta sebelumnya Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Ahmad Syaikhu sendiri ditugaskan fokus menjadi Anggota DPR dan tak mau mengecewakan daerah pemilihannya. Dapil Syaikhu ialah Jabar VII meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:

PKS Coret Ahmad Syaikhu, Gerindra Segera Putusan Satu dari Empat Nama Cawagub DKI

"Ahmad Syaikhu kan terpilih menjadi anggota DPR RI bagi dapilnya," kata Sakhir di kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

"Kemudian, Ahmad Syaikhu mengusulkan kepada DPP PKS, agar diberi kesempatan untuk berkhidmat, dan akhirnya nama dia diganti," sambungnya.

Untuk Agung Yulianto, dia mendapat penugasan lain dari partainya. Sehingga tak dapat meneruskan langkahnya menjadi calon pengganti Sandiaga Uno.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo akui pihaknya punya agenda lain
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo tegaskan pihaknya sudah ada agedan lain sehingga tak bisa hadiri pengumuman cawagub DKI Jakarta (Foto: PKS_id)

Namun Sakhir tak menyebutkan di posisis apa dan di mana Agung Yulianto diamanatkan partai.

"Agung Yulianto dapat penugasan. Selama ini, bagi kader PKS, ditempatkan di manapun harus siap,. Jadi itu prosesnya mengapa terjadi pergantian nama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin menyampaikan alasan PKS menunjuk Nurmansyah Lubis sebagai calon pendamping Anies melawan Ahmad Riza Patria yang berasal dari Gerindra.

Baca Juga:

Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Nurmansyah Lubis dinilai kader terbaik yang dimiliki PKS. Dia juga paham mengenai Jakarta karena sudah dua periode menjabat sebagai Anggota DPRD DKI. "Kami yakin yang terbaik pak Nurmansyah Lubis. Semoga yang terpilih nantinya yang terbaik dan bisa bersinergi dengan gubernur," papar Arifin.

Ia berharap munculnya dua nama baru ini proses pemilihan cawagub DKI tak lagi mandek, agar roda pemerintahan DKI bisa berjalan dengan baik. "Semoga tidak tertunda. Karena kami khawatir ini akan menggangggu kinerja gubernur," tutupnya. (Asp)

#PKS #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan