Alasan Menteri Rini Batal ke DPR
Rini Soemarno (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/ama/15)
MerahPutih Politik - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II batal bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta penjelasan. Hal itu karena Pansus ingin mengumpulkan sejumlah informasi penting terlebih dahulu sebelum bertemu Rini.
"Pemanggilan Menteri Badan usaha milik negara (BUMN) tidak jadi karena masih banyak bahan dan data yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke banyak pihak," kata Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II, Teguh Juwarno, di Jakarta, Rabu (28/10).
Teguh mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadwalkan ulang pemanggilan Rini. Sebab, Pansus menilai terlalu dini jika memanggil Rini saat ini.
"Saat disela-sela RDP dengan Deutch Bank kemarin (Selasa 27/10), anggota bersepakat bahwa rapat dengan Menteri Rini dijadwal ulang," ujarnya.
Dikatakan Teguh, penundaan rapat dengan Menteri BUMN itu tidak akan berpengaruh terhadap pemanggilan beberapa menteri lainnya. "Jadi semua karena keputusan bersama," katanya.
Teguh menambahkan, terkait rencana pemanggilan Jaksa Agung M. Prasetyo dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pada Kamis (29/10) nanti belum bisa dipastikan. Menurut dia, Pansus Pelindo masih menunggu konfirmasi kehadiran keduanya pada Rabu (28/10).
Sebelumnya, Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengatakan pansus berencana akan memanggil sejumlah menteri di Kabinet Kerja untuk mendalami kasus yang terjadi Pelindo II.
Menteri-menteri yang akan dipanggil antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Igansius Jonan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.(Mad)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN