Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II oleh Kejaksaan Agung RI.

KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus pengadaan tiga unit QCC

KPK menyangka RJ Lino merugikan negara dalam pengadaan 3 Quay Container Crane di Pelabuhan Panjang, Pontianak dan Palembang.

"Ada dua saksi yang diperiksa, AS dan YI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak

Dalam penyidikan kasus ini, jaksa penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk di antaranya Direktur Utama PT Pelindo II Tahun 2009-2015 Richard Joost Lino

Tim penyidik mendalami Dana Amin mengenai proses awal pengadaan QCC di PT Pelindo II.

Dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik KPK mencecar Haryadi mengenai proses proyek QCC di PT Pelindo II. KPK menduga, Haryadi mengetahui proses pengadaan QCC yang diduga menjadi bancakan RJ Lino.

Orias diketahui merupakan mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II.

Mengapa penetapan tersangka terhadap RJ Lino belum juga diikuti dengan pemeriksaan dan penahanan oleh KPK?

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah wisatawan saja, namun untuk mendorong agar Bali tidak hanya menerima penumpang lewat saja

Ferdinand mengaku, terkait hasil audit BPK yang diminta oleh Pansus DPR tentang Pelindo II sangat tidak professional.

Menyikapi hal ini, pemerintah melakukan konsep kolaborasi atau “work integrated” untuk memangkas ongkos logistik sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

MerahPutih Hukum - Mantan Direktur PT. Pelindo II, Richard Joost Lino, menilai ada kejanggalan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

KPK bakal memeriksa mantan petinggi PT Pelindo II periode 2009-2012 terkait kasus korupsi pengadaan sejumlah unit QCC 2010.