Akun YouTube DPR RI Diretas, Sekjen Hubungi Google

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 September 2023
Akun YouTube DPR RI Diretas, Sekjen Hubungi Google

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akun media sosial (medsos) YouTube DPR RI mengalami peretasan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Pelaku peretasan menggunggah konten negatif di medsos milik parlemen tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi soal peretasan akun YouTube DPR RI. Dia mengakui bahwa akun medsos tersebut sedang di bawah kendali pelaku peretasan.

Baca Juga

Fraksi Gerindra dan PKS DPRD DKI Minta Heru Budi Modifikasi Cuaca

"Untuk sementara terindikasi akun medsos Youtube DPR terkena “hack”, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun Youtube DPR dan memposting video yang tidak baik," kata Indra kepada wartawan, Rabu (6/9).

Indra mengatakan pihaknya sudah menghubungi pihak Google Indonesia untuk mengambilalih kembali akun YouTube DPR RI dari tangan pelaku peretasan. Dia menyebut laporan soal peretasan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Google.

Baca Juga

Pemprov dan DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2023 jadi Rp 78,7 Triliun

"Langkah yang sudah kita ambil dari pagi tadi sudah menghubungi google indonesia untuk recovery akun Youtube DPR. Dari pihak google sudah meneruskan ke google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR," ujarnya.

Selain itu, dari pihak tim Informasi Teknologi (IT) Setjen DPR RI juga tengah berupaya melakukan pemulihan akun YouTube tersebut.

"Sementara ini dari pihak IT internal Setjen juga melakukan recovery manual melalui online dari sistem google secara mandiri," pungkas Indra. (Pon)

Baca Juga

DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

#DPR RI #Peretasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan