DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 September 2023
DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

Atap rusun Marunda ambruk. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Peristiwa ambruknya atap Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, perlu disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan DKI untuk merevitalisasi Rusun Marunda. Sebab, Rusun Marunda sudah dibangun sejak tahun 2006 atau era Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos.

"Bahwa Rusun Marunda sudah cukup tua, ini bangunan tahun 2006, jadi bukan hanya Marunda tapi ada beberapa Rusun yang perlu diawasi dan segera dilakukan revitalisasi," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, Selasa (5/9).

Tak hanya Marunda, Judistira meminta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI juga melakukan revitalisasi rusun lain yang sudah tak layak huni, agar peristiwa Rusun Marunda tidak terulang lagi.

"Kita akan minta Dinas Perumahan lakukan audit agar bisa diantisipasi jangan sampai ada kejadian lagi dan mana mana yang segera perlu dilakukan revitalisasi," tuturnya.

Sebelumnya, atap Rumah Susun (Rusun) Marunda Blok C, Jakarta Utara, ambruk. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI menyebut, bahwa bangunan yang ambruk sudah tidak layak huni.

"Sesuai hasil penelitian BRIN bahwa bangunan Cluster C pada Rusun Marunda sudah tidak layak secara struktur bangunan sebagaimana hasil inspeksi bangunan yang dilakukan BRIN," kata Plt Dinas PRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum, Selasa (5/9).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI pun berencana akan merencanakan revitalisasi rusunawa Marunda. Retno memastikan, tidak ada korban jiwa atas musibah atap Rusun Marunda yang ambruk pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu itu.

Lanjut dia, sebanyak 451 Kepala keluarga (Kk) yang merupakan penghuni Blok C1- C5 direlokasi ke Rusun Nagrak setelah dilakukan sosialisasi lanjutan pada Kamis 31 Agustus 2023.

"Sosialisasi relokasi sejatinya sudah dilaksanakan sejak Maret 2022, tetapi rencana relokasi ditunda akibat Rusun Nagrak digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," paparnya. (Asp)

#Rusun Marunda #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Bagikan