DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 September 2023
DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

Atap rusun Marunda ambruk. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peristiwa ambruknya atap Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, perlu disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan DKI untuk merevitalisasi Rusun Marunda. Sebab, Rusun Marunda sudah dibangun sejak tahun 2006 atau era Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos.

"Bahwa Rusun Marunda sudah cukup tua, ini bangunan tahun 2006, jadi bukan hanya Marunda tapi ada beberapa Rusun yang perlu diawasi dan segera dilakukan revitalisasi," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, Selasa (5/9).

Tak hanya Marunda, Judistira meminta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI juga melakukan revitalisasi rusun lain yang sudah tak layak huni, agar peristiwa Rusun Marunda tidak terulang lagi.

"Kita akan minta Dinas Perumahan lakukan audit agar bisa diantisipasi jangan sampai ada kejadian lagi dan mana mana yang segera perlu dilakukan revitalisasi," tuturnya.

Sebelumnya, atap Rumah Susun (Rusun) Marunda Blok C, Jakarta Utara, ambruk. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI menyebut, bahwa bangunan yang ambruk sudah tidak layak huni.

"Sesuai hasil penelitian BRIN bahwa bangunan Cluster C pada Rusun Marunda sudah tidak layak secara struktur bangunan sebagaimana hasil inspeksi bangunan yang dilakukan BRIN," kata Plt Dinas PRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum, Selasa (5/9).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI pun berencana akan merencanakan revitalisasi rusunawa Marunda. Retno memastikan, tidak ada korban jiwa atas musibah atap Rusun Marunda yang ambruk pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu itu.

Lanjut dia, sebanyak 451 Kepala keluarga (Kk) yang merupakan penghuni Blok C1- C5 direlokasi ke Rusun Nagrak setelah dilakukan sosialisasi lanjutan pada Kamis 31 Agustus 2023.

"Sosialisasi relokasi sejatinya sudah dilaksanakan sejak Maret 2022, tetapi rencana relokasi ditunda akibat Rusun Nagrak digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," paparnya. (Asp)

#Rusun Marunda #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Indonesia
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Keramaian warga di ruang publik secara otomatis menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjajakan berbagai kebutuhan sederhana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Bagikan