Andika Pratama
MerahPutih.com - Peristiwa ambruknya atap Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, perlu disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan DKI untuk merevitalisasi Rusun Marunda. Sebab, Rusun Marunda sudah dibangun sejak tahun 2006 atau era Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos.
"Bahwa Rusun Marunda sudah cukup tua, ini bangunan tahun 2006, jadi bukan hanya Marunda tapi ada beberapa Rusun yang perlu diawasi dan segera dilakukan revitalisasi," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, Selasa (5/9).
Tak hanya Marunda, Judistira meminta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI juga melakukan revitalisasi rusun lain yang sudah tak layak huni, agar peristiwa Rusun Marunda tidak terulang lagi.
"Kita akan minta Dinas Perumahan lakukan audit agar bisa diantisipasi jangan sampai ada kejadian lagi dan mana mana yang segera perlu dilakukan revitalisasi," tuturnya.
Sebelumnya, atap Rumah Susun (Rusun) Marunda Blok C, Jakarta Utara, ambruk. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI menyebut, bahwa bangunan yang ambruk sudah tidak layak huni.
"Sesuai hasil penelitian BRIN bahwa bangunan Cluster C pada Rusun Marunda sudah tidak layak secara struktur bangunan sebagaimana hasil inspeksi bangunan yang dilakukan BRIN," kata Plt Dinas PRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum, Selasa (5/9).
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI pun berencana akan merencanakan revitalisasi rusunawa Marunda. Retno memastikan, tidak ada korban jiwa atas musibah atap Rusun Marunda yang ambruk pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu itu.
Lanjut dia, sebanyak 451 Kepala keluarga (Kk) yang merupakan penghuni Blok C1- C5 direlokasi ke Rusun Nagrak setelah dilakukan sosialisasi lanjutan pada Kamis 31 Agustus 2023.
"Sosialisasi relokasi sejatinya sudah dilaksanakan sejak Maret 2022, tetapi rencana relokasi ditunda akibat Rusun Nagrak digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," paparnya. (Asp)
