Pemprov DKI berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti aksi penjarahan di rusunawa Marunda.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menerangkan, banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya cukup tua dan bisa mengancam keselamatan warga.

DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan DKI untuk merevitalisasi Rusun Marunda. Sebab, Rusun Marunda sudah sejak tahun 2006 atau era Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos.

Ambruknya atap tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI menyebut, bahwa bangunan yang ambruk sudah tidak layak huni.

"Tim monitoring dan investigasi dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara sudah bergerak memetakan potensi-potensi sumber pencemar di lokasi, termasuk cerobong industri yang menggunakan batu bara," ujar Kepala Seksi Humas Dinas LH DKI, Yogi Ikhwan

Terjadi kembali pencemaran debu batu bara di wilayah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara dan sekitarnya. Penyebaran debu batu bara itu terjadi mulai terjadi lagi 10 hingga 13 November 2022.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan membangun rumah susun (Rusun) Margasatwa untuk menampung warga bantaran yang terkena normalisasi sungai dalam program penanganan banjir Jakarta.

Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) DKI, Dwi Oktavia menyampaikan, untuk kesehatan warga Rusun Marunda telah ditangani Puskesmas Kecamatan Cilincing, dengan memberikan pelayanan dalam bentuk screening kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, KPAI mendesak Pemerintah DKI Jakarta untuk segera bergerak cepat selesaikan persoalan ini guna melindungi anak-anak Rusun Marunda dari pencemaran abu batu bara.

Sekalipun DKI Jakarta memiliki APBD yang terbesar di provinsi di seluruh Indonesia, tetap saja kebutuhan masih jauh dari APBD yang dimiliki

Suasana Rusun Marunda yang mulai ramai oleh warga dari Kalijodo, Rabu (2/3) Jakarta Utara.