Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Rusun yang Tak Layak Huni


Atap bangunan Blok C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, roboh pada Rabu (30/8/2023) pukul 21.10 WIB. (ANTARA/HO-Dok.Pribadi)
MerahPutih.com - Ambruknya atap Rusun Marunda, Jakarta Utara, mendapatkan perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menerangkan, banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya cukup tua dan bisa mengancam keselamatan warga.
Baca Juga
DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda
Maka, kata MTZ, Pemerintah DKI mempunyai PR (Pekerjaan Rumah) agar Rusun yang sudah tak layak huni untuk segera direvitalisasi atau diperbaiki.
"Banyak rusun-rusun di Jakarta yang sudah tidak layak huni. Karena bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini. Sangat membahayakan penghuninya. Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung dll," kata MTZ di Jakarta, Rabu (6/9).
Baca Juga
Atap Rusun Marunda Ambruk, Pemprov DKI: Bangunan Sudah Tidak Layak Huni
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun berharap Pemerintah DKI Jakarta untuk segera merenovasi rusun-rusun tersebut. Sehingga tidak membahayakan penghuni rusun.
"Atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," ujar MTZ.
Namun harus diingat, ucap MTZ, ketika lagi direvitalisasi para penghuni wajib direlokasi ke tempat yang layak. Menurutnya, Eksekutif dan Legislatif perlu juga membahas kembali mengenai alokasi anggaran renovasi rusun dalam APBD.
"Tapi selama renovasi dan peremajaan, penghuni harus diberi tempat tinggal sementara yg layak juga. Anggaran untuk perumahan rakyat ini harus kita (Pemda DKI dan DPRD) bicarakan dengan serius untuk APBD 2024," paparnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
