Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Rusun yang Tak Layak Huni

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 September 2023
Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Rusun yang Tak Layak Huni

Atap bangunan Blok C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, roboh pada Rabu (30/8/2023) pukul 21.10 WIB. (ANTARA/HO-Dok.Pribadi)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ambruknya atap Rusun Marunda, Jakarta Utara, mendapatkan perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menerangkan, banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya cukup tua dan bisa mengancam keselamatan warga.

Baca Juga

DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

Maka, kata MTZ, Pemerintah DKI mempunyai PR (Pekerjaan Rumah) agar Rusun yang sudah tak layak huni untuk segera direvitalisasi atau diperbaiki.

"Banyak rusun-rusun di Jakarta yang sudah tidak layak huni. Karena bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini. Sangat membahayakan penghuninya. Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung dll," kata MTZ di Jakarta, Rabu (6/9).

Baca Juga

Atap Rusun Marunda Ambruk, Pemprov DKI: Bangunan Sudah Tidak Layak Huni

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun berharap Pemerintah DKI Jakarta untuk segera merenovasi rusun-rusun tersebut. Sehingga tidak membahayakan penghuni rusun.

"Atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," ujar MTZ.

Namun harus diingat, ucap MTZ, ketika lagi direvitalisasi para penghuni wajib direlokasi ke tempat yang layak. Menurutnya, Eksekutif dan Legislatif perlu juga membahas kembali mengenai alokasi anggaran renovasi rusun dalam APBD.

"Tapi selama renovasi dan peremajaan, penghuni harus diberi tempat tinggal sementara yg layak juga. Anggaran untuk perumahan rakyat ini harus kita (Pemda DKI dan DPRD) bicarakan dengan serius untuk APBD 2024," paparnya. (Asp)

Baca Juga

PSI Soroti Robohnya Atap Rusun Marunda

#Rusun Marunda #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan