Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Rusun yang Tak Layak Huni
Atap bangunan Blok C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, roboh pada Rabu (30/8/2023) pukul 21.10 WIB. (ANTARA/HO-Dok.Pribadi)
MerahPutih.com - Ambruknya atap Rusun Marunda, Jakarta Utara, mendapatkan perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menerangkan, banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya cukup tua dan bisa mengancam keselamatan warga.
Baca Juga
DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda
Maka, kata MTZ, Pemerintah DKI mempunyai PR (Pekerjaan Rumah) agar Rusun yang sudah tak layak huni untuk segera direvitalisasi atau diperbaiki.
"Banyak rusun-rusun di Jakarta yang sudah tidak layak huni. Karena bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini. Sangat membahayakan penghuninya. Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung dll," kata MTZ di Jakarta, Rabu (6/9).
Baca Juga
Atap Rusun Marunda Ambruk, Pemprov DKI: Bangunan Sudah Tidak Layak Huni
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun berharap Pemerintah DKI Jakarta untuk segera merenovasi rusun-rusun tersebut. Sehingga tidak membahayakan penghuni rusun.
"Atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," ujar MTZ.
Namun harus diingat, ucap MTZ, ketika lagi direvitalisasi para penghuni wajib direlokasi ke tempat yang layak. Menurutnya, Eksekutif dan Legislatif perlu juga membahas kembali mengenai alokasi anggaran renovasi rusun dalam APBD.
"Tapi selama renovasi dan peremajaan, penghuni harus diberi tempat tinggal sementara yg layak juga. Anggaran untuk perumahan rakyat ini harus kita (Pemda DKI dan DPRD) bicarakan dengan serius untuk APBD 2024," paparnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov