KPAI Desak Pemprov DKI Lindungi Anak Rusun Marunda dari Pencemaran Abu Batu Bara

MerahPutih.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan terkait pencemaran debu batu bara di Rusun Marunda, Jakarta Utara, akibat sisa bongkar muat di pelabuhan.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengaku mendapatkan informasi tersebut dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Jhonny Simandjuntak bahwa aktivitas tersebut berdampak pada kesehatan warga terutama anak-anak, mulai dari masalah pernafasan (ISPA), gatal-gatal pada kulit, ruang bermain anak yang penuh abu batu bara.

Baca Juga

Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024

Kemudian, Retno melakukan melakukan pengawasan di satuan pendidikan yang lokasinya terdekat dari aktivitas pengoalahan gunungan batu bara, yakni SDN Marunda 05, SMPN 290 dan SLB Negeri 08.

Berdasarkan hasil pemantauannya, Retno menuturkan gunungan batu bara dapat disaksikan dengan sangat jelas dari lantai empat SMPN 290 Jakarta.

“Para guru dan Kepala Sekolah dari 3 satuan pendidikan tersebut mengakui bahwa abu batu bara sangat menganggu aktivitas di sekolah. Debu di lantai harus disapu dan di pel sedikitnya 4 kali selama aktivitas PTM berlangsung dari pukul 6.30 sampai 13.00 wib karena ada sistem shift dalam PTM," ujar Retno.

Baca Juga

Warga DKI Diimbau Waspadai Hujan Angin Kencang Sore Nanti

Retno menuturkan, pihak sekolah mengatakan bahwa abu batu bara itu mereda jika hujan, namun ketika udara panas maka abu batu bara terbawa angin dan mengotori semua ruang kelas dan benda-benda di dalamnya. Apalagi jika tidak ada aktivitas pembelajaran pada hari sabtu dan minggu, debu batu bara menumpuk dengan ketebalan bisa mencapai hampir 1 cm.

Pada Jumat malam (11/3) malam balai warga Rusunawa Marunda Blok A/10, KPAI didampingi Jhonny, menemui warga, dari perwakilan beberapa RT/RW u yang tergabung dalam forum warga Marunda. Adapun tujuannya adalah menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan kesaksiannya atas dampak pencemaran abu batu bara.

Lanjut Retno, secara umum warga menyampaikan bahwa dampak pencemaran mulai dirasakan pada tahun 2018 hingga sekarang.

"Semakin hari semakin memburuk terhadap kesehatan warga termasuk anak-anak. Selain penyakit pernafasan yang kerap dialami warga, sekarang penyakit kulit yang membuat gatal di sekujur tubuh kerap dialami warga, bahkan anak-anak kerap terbangun di malam hari karena rasa gatal yang menyerang sekujur tubuh”, ungkap Retno.

Berdasarkan temuan itu KPAI merekomendasi banyak pihak untuk bertindak sesegera mungkin menyelamatkan warga terutama anak-anak, yaitu sebagai berikut:

1. KPAI akan menindaklanjuti laporan warga rusun marunda ke pihak Pemprov DKI Jakarta, karena penyelesaiannya harus melibatkan Dinas-dinas terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas pendidikan, dll, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup

2. KPAI sudah berkoordinasi dengan Bagus Ahmad (Direktur WALHI Jakarta) untuk berkoordinasi pasca KPAI turun ke lokasi dan sekaligus mendorong WALHI Jakarta untuk melakukan advokasi sesuai kewenangannya. KPAI juga akan berkoordinasi dengan JATAM dan LBH Jakarta jika warga memerlukan pendampingan hukum atas kerugian dari pencemaran yang timbul dan berdampak pada mereka.

3. KPAI mendorong DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan ke lapangan dan sekaligus memanggil pemerintah dan juga perusahaan pencemar untuk dimintai penjelasan. Saat ini yang baru turun ke lokasi baru Jhonny Simandjuntak dari Fraksi PDIP

4. KPAI mendorong perlunya pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan investigasi Amdal dan dampak-dampak pencemaran terhadap lingkungan Rusun Marunda.

5. KPAI juga mendorong pelibatan laboratorium yang independen untuk melakukan uji laboratorium pada air dan tanah warga, serta uji medis terkait dampak kesehatan yang dirasakan warga, termasuk anak-anak. (Asp)

Baca Juga

Ibu Kota Negara Pindah, Jokowi: Bukan Berarti Kita Meninggalkan DKI