Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah yang sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur, menurut Presiden Joko Widodo, jangan diartikan sebagai sikap pemerintah akan meninggalkan Kota Jakarta.
"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu," kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan COVID-19 hingga APBD di Balikpapan, Minggu (14/3).
Baca Juga:
Anies Bawa Tanah Dari Kampung Akuarium Yang Pernah Digusur Ahok ke IKN
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta.
"Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," ujarnya.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula.
"Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ujarnya.
Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menginap di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Akan turut menginap di kawasan IKN bersama dengan Presiden Jokowi, yakni para tokoh masyarakat, dan jajaran seperti Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur se-Kalimantan, Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kepala Polda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Imam Sugianto.
Selain itu, para Gubernur se-Indonesia ajak ke menilihat IKN dan menyatukan secara simbolis tanah dan air yang dibawa para guberbur dengan tanah dan air di IKN Nusantara. (Knu)
Baca Juga:
Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara
