Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Maret 2022
 Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Tenda kemah di IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden diagendakan melalukan kemah si Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala Negara akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi tersebut bersama dengan para gubernur.

Para gubernur se-Indonesia diharuskan untuk membawa tanah dan air dari daerah masing-masing, yang nantinya disatukan dengan tanah dan air di titik nol kilometer IKN Nusantara.

Baca Juga:

2 Kilo Tanah dan 1 Liter Air Dari Seluruh Indonesia Buat IKN Jadi Cerita Keragaman

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

Sementara, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah membawa tanah dari Tambora dan air dari Narmada ke Kalimantan Timur.

"Kami membawa tanah dari Tambora yang punya sejarah besar, sedangkan air yang kami bawa dari Narmada akan membuat awet muda," katanya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sejarah baru dalam pembangunan bangsa Indonesia.

"Lewat inspirasi Presiden Soekarno, Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota negara. Ini sejarah bagi bangsa Indonesia," kata Viktor.

Dia juga membawa tanah dan air dari NTT untuk disatukan dengan tanah dan air dari seluruh daerah Indonesia dalam Kendi Nusantara di IKN. Prosesi pengambilan tanah dan air sudah dilakukan dengan ritual keterwakilan adat Flores, Sumba, Timor, dan Lembata atau Floba Merata.

"Sebagian tanah dan air kami bawa ke IKN. Sebagian lain kami simpan di museum kami, karena ini sejarah," ujarnya.

Titik nol IKN Nusantara. (Foto: Antara)
Titik nol IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Gubernur Provinsi Jambi Al Haris mengharapkan tidak ada lagi polemik atau perdebatan mengenai pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara Indonesia.

Penetapan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi IKN sudah tepat dan pantas untuk menjadi ibu kota negara yang baru, katanya setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Minggu.

"Bagi saya, kesan dari Bandara (Sepinggan) indah luar biasa pemandangannya, mulai dari pantainya, bangunannya, kampung nelayan yang bersih. Dari awal saya melihat kagum dan kondusif juga. Jadi sangat pantas Kaltim menjadi IKN," kata Al Haris.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) siap mendukung kebutuhan logistik untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Semua mendukung IKN ya. Sulsel ini siap men-support Ibu Kota Negara di Kaltim ini," tegas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Terbang ke Kaltim Buat Kemping di Titik Nol IKN

#IKN Nusantara #UU IKN #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Bagikan