Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Maret 2022
 Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Tenda kemah di IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden diagendakan melalukan kemah si Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala Negara akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi tersebut bersama dengan para gubernur.

Para gubernur se-Indonesia diharuskan untuk membawa tanah dan air dari daerah masing-masing, yang nantinya disatukan dengan tanah dan air di titik nol kilometer IKN Nusantara.

Baca Juga:

2 Kilo Tanah dan 1 Liter Air Dari Seluruh Indonesia Buat IKN Jadi Cerita Keragaman

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

Sementara, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah membawa tanah dari Tambora dan air dari Narmada ke Kalimantan Timur.

"Kami membawa tanah dari Tambora yang punya sejarah besar, sedangkan air yang kami bawa dari Narmada akan membuat awet muda," katanya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sejarah baru dalam pembangunan bangsa Indonesia.

"Lewat inspirasi Presiden Soekarno, Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota negara. Ini sejarah bagi bangsa Indonesia," kata Viktor.

Dia juga membawa tanah dan air dari NTT untuk disatukan dengan tanah dan air dari seluruh daerah Indonesia dalam Kendi Nusantara di IKN. Prosesi pengambilan tanah dan air sudah dilakukan dengan ritual keterwakilan adat Flores, Sumba, Timor, dan Lembata atau Floba Merata.

"Sebagian tanah dan air kami bawa ke IKN. Sebagian lain kami simpan di museum kami, karena ini sejarah," ujarnya.

Titik nol IKN Nusantara. (Foto: Antara)
Titik nol IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Gubernur Provinsi Jambi Al Haris mengharapkan tidak ada lagi polemik atau perdebatan mengenai pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara Indonesia.

Penetapan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi IKN sudah tepat dan pantas untuk menjadi ibu kota negara yang baru, katanya setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Minggu.

"Bagi saya, kesan dari Bandara (Sepinggan) indah luar biasa pemandangannya, mulai dari pantainya, bangunannya, kampung nelayan yang bersih. Dari awal saya melihat kagum dan kondusif juga. Jadi sangat pantas Kaltim menjadi IKN," kata Al Haris.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) siap mendukung kebutuhan logistik untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Semua mendukung IKN ya. Sulsel ini siap men-support Ibu Kota Negara di Kaltim ini," tegas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Terbang ke Kaltim Buat Kemping di Titik Nol IKN

#IKN Nusantara #UU IKN #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Pembangunan Masjid Negara IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hampir rampung dengan progres tinggal kurang dari 2 persen lagi beres.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Istana Wakil Presiden di IKN menempati lahan dengan luas 148.417 meter persegi, luas bangunan 32.061 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Kunjungan ke Istana IKN merupakan agenda perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Bagikan