Pemilu 2019

Akrobat Politik PSI Dianggap Sebagai Siasat Rebut Suara Nasionalis dari PDI Perjuangan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 14 Maret 2019
 Akrobat Politik PSI Dianggap Sebagai Siasat Rebut Suara Nasionalis dari PDI Perjuangan

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai serangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui sang ketua umum Grance Natalie kepada partai berbasis nasionalis sebagai upaya mengambil suara PDI Perjuangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini melihat akrobat politik PSI ini lantaran ceruk suaranya sama.

"PSI bisa saja ingin mengambil suara pemilih PDIP karena ceruk suara mereka sama. Strategi menghantam lawan dan memenangkan diri sendiri," kata Ujang di Jakarta, Rabu (13/3).

Ujang Komarudin melihat PSI cemburu dengan PDIP karena selalu unggul dalam setiap survei dan diprediksi menang di Pemilu 2019.

Sementara itu menurut dia, PSI berdasarkan survei berbagai lembaga, terancam tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. Karena itu PSI cemburu kepada PDIP yang selalu disebutkan menang di Pemilu 2019.

Grace Natalie menyampaikan pidato politiknya
Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan pidato dihadapan kader PSI di Yogyakarta (MP/Fadhli)

"PSI memang cenderung menyalahkan partai lain, termasuk menyalahkan PDIP seolah-oleh PSI yang paling benar," ujarnya.

Ujang menilai tidak etis dan elok apabila PSI menyalahkan partai lain dan diduga strategi PSI menyalahkan PDIP merupakan bagian dari upaya mendongkrak popularitas dan elektabilitas suara di Pemilu 2019.

Menurutnya, meskipun kedua partai itu berada dalam koalisi pemenangan Jokowi-Ma'ruf, namun keduanya tidak bersatu untuk kepentingan Pemilu Legislatif (Pileg) karena masing-masing mengamankan suara partai.

"Mereka satu 'perahu' di Pilpres namun tidak di Pileg karena harus berjuang masing-masing mengamankan suaranya," katanya.

Ujang Komarudin sebagaimana dilansir Antara menyebut sikap PSI yang menyerang PDIP berpotensi merusak soliditas koalisi Jokowi-Ma'ruf sehingga harus ditertibkan karena harus menjaga etika koalisi.

Menurut dosen Universitas Al Azhar Jakarta ini, antar-partai koalisi harus bisa saling menjaga dan menghormati serta tidak saling menyalahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie di Medan, Senin (11/3) menyebut partai yang dipimpinnya berbeda dengan partai nasionalis lain yang menurutnya lebih banyak diam terkait dengan kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi belakangan ini.

Grace dalam pidatonya menyatakan hanya PSI yang peduli ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan. Juga ketika nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Katolik ditolak massa.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: WP KPK Gelar Aksi Diam Peringati 700 Hari Penyerangan Novel Baswedan

#Grace Natalie #PSI #PDI Perjuangan #Pemilu 2019 #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Bagikan