Pemilu 2019

Akrobat Politik PSI Dianggap Sebagai Siasat Rebut Suara Nasionalis dari PDI Perjuangan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 14 Maret 2019
 Akrobat Politik PSI Dianggap Sebagai Siasat Rebut Suara Nasionalis dari PDI Perjuangan

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai serangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui sang ketua umum Grance Natalie kepada partai berbasis nasionalis sebagai upaya mengambil suara PDI Perjuangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini melihat akrobat politik PSI ini lantaran ceruk suaranya sama.

"PSI bisa saja ingin mengambil suara pemilih PDIP karena ceruk suara mereka sama. Strategi menghantam lawan dan memenangkan diri sendiri," kata Ujang di Jakarta, Rabu (13/3).

Ujang Komarudin melihat PSI cemburu dengan PDIP karena selalu unggul dalam setiap survei dan diprediksi menang di Pemilu 2019.

Sementara itu menurut dia, PSI berdasarkan survei berbagai lembaga, terancam tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. Karena itu PSI cemburu kepada PDIP yang selalu disebutkan menang di Pemilu 2019.

Grace Natalie menyampaikan pidato politiknya
Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan pidato dihadapan kader PSI di Yogyakarta (MP/Fadhli)

"PSI memang cenderung menyalahkan partai lain, termasuk menyalahkan PDIP seolah-oleh PSI yang paling benar," ujarnya.

Ujang menilai tidak etis dan elok apabila PSI menyalahkan partai lain dan diduga strategi PSI menyalahkan PDIP merupakan bagian dari upaya mendongkrak popularitas dan elektabilitas suara di Pemilu 2019.

Menurutnya, meskipun kedua partai itu berada dalam koalisi pemenangan Jokowi-Ma'ruf, namun keduanya tidak bersatu untuk kepentingan Pemilu Legislatif (Pileg) karena masing-masing mengamankan suara partai.

"Mereka satu 'perahu' di Pilpres namun tidak di Pileg karena harus berjuang masing-masing mengamankan suaranya," katanya.

Ujang Komarudin sebagaimana dilansir Antara menyebut sikap PSI yang menyerang PDIP berpotensi merusak soliditas koalisi Jokowi-Ma'ruf sehingga harus ditertibkan karena harus menjaga etika koalisi.

Menurut dosen Universitas Al Azhar Jakarta ini, antar-partai koalisi harus bisa saling menjaga dan menghormati serta tidak saling menyalahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie di Medan, Senin (11/3) menyebut partai yang dipimpinnya berbeda dengan partai nasionalis lain yang menurutnya lebih banyak diam terkait dengan kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi belakangan ini.

Grace dalam pidatonya menyatakan hanya PSI yang peduli ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan. Juga ketika nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Katolik ditolak massa.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: WP KPK Gelar Aksi Diam Peringati 700 Hari Penyerangan Novel Baswedan

#Grace Natalie #PSI #PDI Perjuangan #Pemilu 2019 #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Bagikan