Andika Pratama
MerahPutih.com - Perseteruan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko semakin memanas.
Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut, perseteruan tersebut sebagai perang antara Jenderal Bintang 4 dan Mayor. Jika Moeldoko yang merupakan Jenderal ini menang adalah wajar.
Baca Juga
Dua Kubu Partai Demokrat Sambangi Kementerian Hukum dan HAM, Ini Tujuannya
"Tapi kalau sang mayor menerjang jenderal dan menang itu hebat…! Bisa-bisa semua pangkat di atas mayor di tiadakan,” cuit Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (8/3).
Fahri juga mengingatkan kepada siapapun untuk melawan setiap bentuk kezaliman.
“Tapi kalau anda dizalimi, tugas anda melawan!” katanya.
Jenderal Bintang 4 vs Mayor.
— #FahriHamzah2021 (@Fahrihamzah) March 7, 2021
Kalau jenderal menang ya wajar. Tapi kalau sang mayor menerjang jenderal dan menang itu hebat..! Bisa2 semua pangkat di atas mayor ditiadakan.
????????????????????
Mantan Wakil Ketua DPR ini menambahkan, apa yang terjadi di Partai Demokrat harus menjadi momentum evaluasi total tentang partai politik.
Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan. Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri hingga menyeret pemerintah.
"Rakyat bertanya, “Kami diurus siapa?” cuit Fahri.
Sementara itu, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal.
Sebagai Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, dia meminta pemerintah tidak mengesahkan KLB tersebut.
Ia mengaku terusik berpendapat tentang KLB Partai Demokrat di Deliserdang karena menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia.
"KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," kata Din melalui keterangannya kepada wartawan.
Din menyarankan pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang yang telah menobatkan Moeldoko menjadi ketua umum. Jika pemerintah mengesahkan maka ia memperkirakan akan terjadi kegaduhan nasional.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut," tutup Din. (Knu)
Baca Juga
