Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kandasnya upaya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mendapat pengakuan dari pemerintah dinilai sebagai langkah tepat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pihak-pihak yang telah menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang itu seharusnya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Termasuk kepada rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah dilakukan.
Baca Juga:
Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY yang dikutip, Senin (5/4).
Menurut dia, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Ia menilai, negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan menyarankan, partai pimpinan Moeldoko untuk membuat partai baru.
Pembentukan partai baru secara konstitusional menurutnya, lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar.
AHY mengatakan, banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru.
Dia mencontohkan R Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra.
"Dan, tentu saja SBY yang membangun Partai Demokrat dengan berdarah-darah, masak membangun partai selama 20 tahun akan dibegal dengan KLB ilegal," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa SBY tidak perlu turun dalam menangani prahara yang terjadi selama dua bulan ini.
AHY mengungkapkan, pasca-prahara tersebut, ada tujuh penggerak KLB yang dipecat.
"Tapi kami tidak akan menghitung mereka, yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah dengan Ketua Umum AHY," paparnya.
Baca Juga:
AHY menilai, kader yang setia adalah pejuang istimewa.
Menurutnya, untuk para pembelot tersebut, ia dan Partai Demokrat telah memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan.
"Kami tidak perlu demonstrasi terhadap keputusan yang diambil, tapi tugas pemimpin adalah melakukan pembinaan agar tidak salah arah," ungkap pria yang merupakan mantan anggota TNI berpangkat mayor ini. (Knu)
Baca Juga:
