AHY Minta Kubu Moeldoko Cs Bikin Partai Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 April 2021
AHY Minta Kubu Moeldoko Cs Bikin Partai Baru

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konsolidasi dengan pengurus Partai Demokrat se-Jateng di Semarang, Minggu. (ANTARA/ I.C.Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kandasnya upaya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mendapat pengakuan dari pemerintah dinilai sebagai langkah tepat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pihak-pihak yang telah menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang itu seharusnya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Termasuk kepada rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah dilakukan.

Baca Juga:

Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi

"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY yang dikutip, Senin (5/4).

Menurut dia, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Ia menilai, negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan menyarankan, partai pimpinan Moeldoko untuk membuat partai baru.

Pembentukan partai baru secara konstitusional menurutnya, lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

AHY mengatakan, banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru.

Dia mencontohkan R Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra.

"Dan, tentu saja SBY yang membangun Partai Demokrat dengan berdarah-darah, masak membangun partai selama 20 tahun akan dibegal dengan KLB ilegal," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa SBY tidak perlu turun dalam menangani prahara yang terjadi selama dua bulan ini.

AHY mengungkapkan, pasca-prahara tersebut, ada tujuh penggerak KLB yang dipecat.

"Tapi kami tidak akan menghitung mereka, yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah dengan Ketua Umum AHY," paparnya.

Baca Juga:

AHY Perlu Segera Selesaikan Konflik Partai Demokrat

AHY menilai, kader yang setia adalah pejuang istimewa.

Menurutnya, untuk para pembelot tersebut, ia dan Partai Demokrat telah memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan.

"Kami tidak perlu demonstrasi terhadap keputusan yang diambil, tapi tugas pemimpin adalah melakukan pembinaan agar tidak salah arah," ungkap pria yang merupakan mantan anggota TNI berpangkat mayor ini. (Knu)

Baca Juga:

Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Kajian BPS mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Indonesia
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
AHY menekankan pentingnya penerapan secara ketat penerapan prosedur operasional standar (SOP) konstruksi pada bangun publik, termasuk pondok pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
Bagikan