Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disarankan melakukan evaluasi kepemimpinannya setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko.
"AHY harus melakukan evaluasi kepemimpinannya dalam memimpin Partai Demokrat. lebih dekat lagi dengan kepengurusan yang ada di bawah," kata Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando di Jakarta, Sabtu (3/4).
Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai
Fernando menilai, hal tersebut diperlukan agar jangan lagi ada jarak dengan para pengurusnya yang merupakan ujung tombak perjuangan organisasi.
"Sehingga persoalan sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan dan dapat diselesaikan," ujarnya.
Sedangkan terkait opsi untuk merangkul kubu Moeldoko, kata Fernando, perlu dilakukan oleh AHY agar persoalan adanya dualisme kepemimpinan Partai Demokrat segera selesai.
"Bagaimanapun juga tetap saja tidak bisa dibantah bahwa kepemimpinan Demokrat ada dua karena kubu Moeldoko masih menempuh jalur hukum setelah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM," tegas Fernando.
Fernando mengakui, bakal ada timbal balik dari langkah dan keputusan AHY tersebut nantinya. Posisi, AHY dinilai serba salah kalau merangkul kubu Moeldoko.
"Akan tetapi perlu untuk segera menyelesaikan konflik agar tidak terganggu untuk menghadapi tahapan pemilu. Tidak lama lagi akan dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Kalau dirangkul ditempatkan pada posisi yang tidak strategis," tutup Fernando. (Pon)
Baca Juga:
Pimpinan Daerah Mulai Pecat Kader Partai Demokrat Pro Moeldoko
