AHY Perlu Segera Selesaikan Konflik Partai Demokrat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 03 April 2021
AHY Perlu Segera Selesaikan Konflik Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disarankan melakukan evaluasi kepemimpinannya setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko.

"AHY harus melakukan evaluasi kepemimpinannya dalam memimpin Partai Demokrat. lebih dekat lagi dengan kepengurusan yang ada di bawah," kata Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando di Jakarta, Sabtu (3/4).

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai

Fernando menilai, hal tersebut diperlukan agar jangan lagi ada jarak dengan para pengurusnya yang merupakan ujung tombak perjuangan organisasi.

"Sehingga persoalan sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan dan dapat diselesaikan," ujarnya.

Sedangkan terkait opsi untuk merangkul kubu Moeldoko, kata Fernando, perlu dilakukan oleh AHY agar persoalan adanya dualisme kepemimpinan Partai Demokrat segera selesai.

KLB Demokrat. (Foto: Antara)
KLB Partai Demokrat. (Foto:

"Bagaimanapun juga tetap saja tidak bisa dibantah bahwa kepemimpinan Demokrat ada dua karena kubu Moeldoko masih menempuh jalur hukum setelah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM," tegas Fernando.

Fernando mengakui, bakal ada timbal balik dari langkah dan keputusan AHY tersebut nantinya. Posisi, AHY dinilai serba salah kalau merangkul kubu Moeldoko.

"Akan tetapi perlu untuk segera menyelesaikan konflik agar tidak terganggu untuk menghadapi tahapan pemilu. Tidak lama lagi akan dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Kalau dirangkul ditempatkan pada posisi yang tidak strategis," tutup Fernando. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan Daerah Mulai Pecat Kader Partai Demokrat Pro Moeldoko

#Partai Demokrat #Jenderal Moeldoko #Agus Harimurti Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Kajian BPS mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Indonesia
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
AHY menekankan pentingnya penerapan secara ketat penerapan prosedur operasional standar (SOP) konstruksi pada bangun publik, termasuk pondok pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
Bagikan