Agus Rahardjo: Ada Kepentingan Apa Revisi UU KPK Buru-Buru Disahkan?

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mempertanyakan kegentingan dan kepentingan apa yang membuat proses pembahasan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dikebut.

"Kita betul-betul bertanya-tanya, sebetulnya, seperti yang disampaikan pak Syarif, ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/9).

Baca Juga:

Jadi Ketua KPK, Irjen Firli Masih Berstatus Perwira Tinggi Polri

Agus mengaku prihatin atas terus bergulirnya wacana RUU KPK. Mantan Ketua LKPP ini merasa proses pembahasan RUU KPK sembunyi-sembunyi dan bahkan dikebut untuk segera disahkan.

Hingga saat ini, kata Agus, pimpinan KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses RUU KPK. Untuk itu, Agus menyatakan, KPK hingga saat ini tidak pernah mengetahui isi draf RUU yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

"Karena sampai hari ini, kami draf yang sebetulnya saja tidak mengetahui. Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Saya juga mendengar rumor dalam waktu yang cepat akan diketok," ujar Agus.

Baca Juga:

Agus Rahardjo: Kami Menyerahkan Pengelolaan KPK kepada Presiden

Atas kondisi ini, Agus mengatakan, tak keliru jika pihaknya menilai RUU KPK bertujuan melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu terhadap UU kami sangat prihatin dan menilai mungkin ini apa betul mau melemahkan KPK. Terus terang inu penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu," tutup Agus.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan Menjumham Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin untuk bersama DPR membahas revisi UU KPK pada Rabu (11/9). Keesokan harinya, Kamis (12/9), Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo mulai menggelar rapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR. (Pon)

Baca Juga:

Polisi Sebut Demo Ricuh Akibat Salah Paham Antara Pegawai KPK dengan Massa Aksi