Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Adik Wiji Thukul Meminta Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 08 Mei 2017
Adik Wiji Thukul Meminta Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Adik Wiji Thukul, Wahyu Susilo di kuburan massal korban Tragedi Mei 98 di Taman Pemakaman umum Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (8/5). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Adik Wiji Thukul, Wahyu Susilo meminta pemerintah konsisten untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pasalnya, 19 tahun terlewat, namun Tragedi Mei 98 sampai hari ini belum juga terungkap.

Hal itu disampaikan Wahyu kepada merahputih.com saat menghadiri peringatan 19 Tahun Tragedi Mei 98 di kuburan massal korban Tragedi Mei 98 di Taman Pemakaman umum Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (8/5).

"Saya kira (pemerintah) harus konsisten, karna di dalam visi Nawacita itu dinyatakan bahwa pemerintah mengupayakan ada pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu," kata Wahyu.

Direktur Eksekutif Migrant Care ini menjelaskan, setiap rezim punya langgam masing-masing dalam upaya menyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pada saat Gus Dur berkuasa, lanjut dia, sudah ada upaya menyelesaikan hal tersebut. Namun, mantan Ketua PBNU itu dijatuhkan di tengah jalan dan membuat proses tersebut kembali di titik nadir.

"Di masa Gus Dur sudah ada upaya itu. Namun, ketika beliau dijatuhkan tidak ada lagi wacana penuntasan pelanggaran HAM, apalagi di masa Megawati dan SBY," katanya.

Menurut Wahyu, para pelaku yang terlibat kini masih menjadi militer aktif dan punya posisi sentral dalam perpolitikan tanah air. Oleh karena itu, ia menilai masih butuh jalan panjang untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Tapi banyak pihak di masa sekarang (Rezim Jokowi) misalnya di pihak tentara, saya kira tentara lah yang paling keberatan ketika Presiden Jokowi ingin mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu, soal wiji thukul dan yang lain," ujarnya.

"Jadi, saya kira memang harus terus didorong untuk meyakinkan bahwa pelanggaran HAM masa lalu itu tugas seluruh pemimpin di negeri ini," tegasnya.

Untuk diketahui, Wiji Thukul adalah sastrawan dan aktivis hak asasi manusia. Thukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru.

Sejak tahun 1998 sampai sekarang, penyair sekaligus aktivis itu tidak diketahui rimbanya, dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. (Pon)

Baca berita terkait pelanggaran HAM lainnya di: Komnas Perempuan Temukan Pelanggaran HAM Di Pegunungan Kendeng

#Pelanggaran HAM #Komnas HAM #Wiji Thukul
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Dunia
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 4 lembaga Israel dan pimpinannya atas pelanggaran HAM di Tepi Barat. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengecam keras pengesahan UU hukuman mati oleh parlemen Israel terhadap tahanan Palestina.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Bagikan