Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit memecat sebanyak 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024. Pemecatan ini dilakukan imbas para nakes yang meminta perpanjangan SPK dan kenaikan upah serta tambahan penghasilan.
Aspirasi lainnya, para nakes meminta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Tuntutan itu disampaikan dengan menyampaikan aspirasi ke Kantor Bupati Manggarai pada 12 Februari 2024. Aksi serupa dilakukan di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024.
Baca juga:
Tol Bocimi Longsor, Ketua DPR Minta Pemerintah Siapkan Jalur Mudik Alternatif
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengkritik keras keputusan Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan (nakes).
Ia menilai,seharusnya persoalan itu dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai solusi yang adil, bukan langsung memutus kerja para nakes.
"Semoga melalui musyawarah mufakat dapat menemukan solusi yang memungkinkan rekan-rekan nakes ini kembali berkontribusi dalam pelayanan kesehatan publik di Manggarai," ucap Melki dalam keterangan tertulis kepada media, yang dikutip Sabtu (13/4).
Melki Laka Lena menegaskan, Komisi IX berharap agar para pihak dapat bergerak menuju tengah guna mencari solusi yang memungkinkan para nakes ini kembali bekerja, dengan memperhatikan catatan dari Pemda.
"DPR mendorong agar ada pembicaraan yang lebih konstruktif antara Pemda dengan teman-teman perwakilan dari para nakes ini," tuturnya.
Melki menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara Pemda dan perwakilan nakes untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak.
"DPR mendorong agar ada pembicaraan yang lebih konstruktif antara Pemda dengan teman-teman perwakilan dari para nakes ini, sehingga ada titik temu, ada solusi terbaik," tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Baca juga:
DPR Minta Revisi Permenaker Agar THR Ojol Bukan Sebatas Imbauan
