Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi sejumlah saksi yang akan diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
"Perlindungan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara yang ditaksir hingga Rp13,7 triliun. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan prioritas yang ditangani oleh LPSK," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1).
Baca Juga
Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya
Dikutip Antara, Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi mulai pekan ini, 10 di antaranya telah dicekal untuk berpergian ke luar negeri karena berpotensi menjadi tersangka. Sepuluh orang tersebut inisialnya HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS.
Lebih jauh, Hasto menegaskan LPSK akan berusaha memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai undang-undang yang berlaku, mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana tersebut. Jenis-jenis perlindungan akan diberikan kepada saksi berdasarkan bentuk ancaman yang ada.
“Perlindungan yang dapat diberikan LPSK misalnya, mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan pendampingan hukum, bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, atau hingga mendapatkan pergantian identitas," kata Hasto.
Baca Juga
Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya Harus Diseret ke Ranah Hukum Agar Tak Dipolitisasi
Menurut Hasto, para saksi kasus Jiwasraya dapat mengajukan permohonan ke LPSK baik atas inisiatif sendiri atau melalui permintaan pihak pejabat yang berwenang.
Untuk itu, kata Hasto, LPSK telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kejagung terkait perlindungan terhadap sejumlah saksi sambil terus memonitor perkembangan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
“LPSK akan lakukan perlindungan kepada para saksi kasus Jiwasraya, kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kejagung,” tutup Bos LPSK itu. (*)
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
