MerahPutih.com - Uni Eropa (EU) berjanji membangun mekanisme yang memungkinkan pembagian kelebihan vaksin COVID-19 pada negara miskin dan Afrika. Saat ini, dengan populasi 450 juta jiwa, EU telah mendapatkan hampir 2,3 miliar vaksin COVID-19.
Jumlah tersebut, didapatkan Uni Eropa dari dari enam perusahaan, walaupun sebagian besar masih memerlukan persetujuan dari otoritas kesehatan.
Baca Juga:
Pengiriman Vaksin COVID-19 Buat Negara Miskin Segera Dimulai
"Kami sedang bekerja dengan negara anggota untuk mengusulkan mekanisme Eropa untuk berbagi vaksin di luar perbatasan kami," kata Komisaris Kesehatan EU Stella Kyriakides, Selasa (19/1).
Mekanisme tersebut akan memfasilitasi pemberian vaksin ke negara-negara miskin diluar program COVAX yang dipimpin oleh WHO yang dibentuk tahun lalu untuk memastikan distribusi yang adil dari vaksin COVID-19 di seluruh dunia.
COVAX sejauh ini berjuang untuk mengamankan vaksin. Fasilitas itu mengumumkan pada bulan Desember kesepakatan untuk hampir 2 miliar dosis. Namun, pengadaan ini, di bawah perjanjian yang tidak mengikat karena COVAX kekurangan uang untuk memesannya terlebih dahulu.
"Perusahaan tidak akan memberi dosis jika tidak membayar di muka," kata seorang negosiator senior vaksin EU yang tidak menyebut namanya dikutip Antara.
Bahkan, dokumen internal menunjukkan pada bulan Desember bahwa pemimpin bersama COVAX melihat risiko kegagalan yang tinggi untuk mekanisme tersebut karena dana yang tidak mencukupi dan pengaturan kontrak yang rumit.
WHO telah memperingatkan risiko distribusi yang adil yang disebabkan oleh penimbunan vaksin yang tersedia di negara-negara kaya, tetapi secara publik tetap optimistis tentang COVAX dan kemungkinan memberikan vaksin pertama pada kuartal ini.
Kyriakides mengatakan, skema berbagi vaksin EU harus memprioritaskan petugas kesehatan dan orang yang paling rentan di Balkan Barat, Afrika Utara, dan negara-negara Afrika Sub-Sahara yang lebih miskin. Namun, tidak jelas apakah EU akan menyumbangkan atau menjual kelebihan dosisnya. (*)
Baca Juga:
Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan