Terawan Bikin Vaksin Nusantara, Komisi VI DPR: Jangan Sampai Profit Oriented
Minggu, 21 Februari 2021 -
MerahPutih.com - Komisi VI DPR membuka ruang pada seluruh masyarakat baik dalam dunia akademis dan medis untuk berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19 mandiri. Namun demikian, vaksin COVID-19 mandiri tersebut jangan sampai bertujuan profit oriented.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, saat ini pemerintah melalui BUMN Bio Farma sedang mengembangkan vaksin dalam negeri Merah Putih.
Namun di luar itu, Komisi VI membuka pintu selebar-lebarnya pada anak bangsa untuk berkontribusi pada negara dengan mengembangkan vaksin mandiri, di antaranya vaksin Nusantara yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Agus Putranto.
Baca Juga:
Di Perayaan Imlek Nasional, Jokowi Pastikan Ketersediaan Vaksin COVID-19
"Semua silakan berlomba-lomba bikin vaksin. Kita sekarang bersama-sama memikirkan rakyat atasi virus, agar memperkecil dampak penularannya dan dampak ekonominya," ujar Aria usai membagikan sembako di Rusunawa Semanggi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/2).
Ia mengingatkan pada semua pihak agar dalam mengembangkan vaksin mandiri jangan sampai ke profit oriented. Terkait perizinan vaksin mandiri juga harus dipermudah.
"BUMN tidak boleh ikut monopoli vaksin corona mandiri. Terus terang adanya vaksin mandiri mengurangi beban anggaran APBN karena masyarakat bisa beli sendiri," kata dia.
Ia menegaskan, masyarakat harus diberikan kemudahan akses vaksin mandiri. Pihaknya tidak ingin sampai terjadi monopoli oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasan.
Meskipun demikian, vaksin mandiri tetap harus dikontrol Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Semua harus dapat akses dan regulasi sama. Untuk kontrol masalah kesehatan tetap di bawah kendali Kemenkes dan BPOM," ucap dia.
Baca Juga:
Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara
Politikus PDIP ini menegaskan, pihaknya tidak setuju jika ada karya anak bangsa dalam membuat vaksin mandiri menjadi bahan perdebatan. Menurutnya, kritik boleh dimunculkan asalkan masih dalam konteks akademis dan medis.
"Tidak mudah beli bahan baku vaksin. Kreator vaksin dari anak bangsa harus diberikan keleluasaan. Semua bisa tetap berkontribusi pada negara," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
