Setara Institute: Menteri BUMN Pantas Direshuffle
Minggu, 15 November 2015 -
MerahPutih Politik - Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pihaknya menilai Menteri BUMN tidak adanya dukungan politik dan tidak disukai oleh kekuatan politik. Tapi perlu diingat bahwa jabatan menteri merupakan jabatan politik.
"Karena menduduki jabatan menteri perlu adanya dukungan politik, tanpa ada dukungan politik tidak bisa mengajukan anggaran, dan tidak bisa menjalankan program. Jadi dia tidak ada memiliki kepemimpinan yang dan menempati ranking terburuk," ujar Ismail saat ditemui usai memberikan keterangan pers mengenai Laporan Studi Kualitatif tentang Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja, di Kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Minggu, (15/11).
Ismail menambahkan terbukti dalam menjalankan tugasnya Menteri Rini memperoleh kritik dan penolakan dari parlemen dengan gagalnya anggaran penyertaan modal negara pada BUMN masuk dalam APBN 2016.
"Ia (Rini Soemarno) bukan hanya bersitegang dengan Rizal Ramli, tetapi juga dianggap mengganggu dinamika kabinet. Karena PDIP sebagai partai Utama pengusung Presiden Joko Widodo hingga kini belum menerima keberadaan Rini," tuturnya.
Disamping itu, Lemahnya dukungan politik pada rini telah menyulitkan kinerja Kementerian BUMN. Menurut Ismail, pencapaian Menteri Rini juga tidak masih kurang maksimal faktornya disebabkan oleh lemahnya dukungan politik dari kalangan parpol juga kepemimpinannya juga sangat lemah.
"Kalau serapan anggaran dan kinerja kerja yang dilakukan oleh Bu Rini masih cukup baik, kalau ada selisih sedikit mengenai serapan anggaran dengan kementerian lain bisa masuk akal," jelasnya.
Ismail menjelaskan melihat kinerja kerja yang ditunjukkan Rini selama ini, dengan adanya penolakan penyertaan anggaran APBN, banyak analis menyebutkan beliau pasti akan kena reshuffle dengan digeser posisi dari jabatannya sekarang sebagai Menteri BUMN.
"Kami sangat setuju kalau beliau digeser dari Menteri BUMN, alasannya karena kejatuhan yang disebabkan satu kebijakan itu bisa mengganggu dinamika sosial kabinet diseterusnya. Penting sekali di negeri harus menghilangkan kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh kalangan pihak internal seharusnya dapat menciptakan suasana yang kondusif," tuturnya.(abi)
Baca Juga:
