Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Rabu (17/9).
Mantan Wakapolri ini sekaligus mendapat kenaikan pangkat kehormatan menjadi Jenderal bintang empat.
Ahmad Dofiri lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada 4 Juni 1967. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dengan predikat lulusan terbaik dan meraih penghargaan Adhi Makayasa.
Baca juga:
Kompak Menteri Pakai Dasi Biru dan Kopiah Merapat ke Istana Jelang Pelantikan
Presiden Prabowo Lantik Menko Polkam Djamari Chaniago, Erick Thohir Jadi Menpora
Perjalanan Karier di Polri
1990: Memulai karier sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang di bawah Polda Metro Jaya.
1991: Menjabat Kanit Resmob Polres Tangerang.
2005: Dipercaya sebagai Kassubag Jabpamentil di Bagian SDM Polri.
2007: Menjadi Kapolres Bandung.
2009: Ditunjuk sebagai Wakapolwiltabes Bandung sekaligus Kapoltabes Yogyakarta.
2010: Bertugas di Mabes Polri sebagai Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri.
2012: Menjabat Koorspripim Polri dan Analis Kebijakan Madya bidang Binkar SSDM Polri.
2013: Menjadi Wakapolda DIY.
2016: Dipromosikan sebagai Kapolda DIY. Pernah pula menjabat Karobinkar SSDM Polri, Kapolda Banten, dan Karosunluhkum Divkum Polri.
2019: Menjadi Asisten Logistik Kapolri.
2020: Menjabat Kapolda Jawa Barat.
2021: Dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
2023: Menduduki jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
November 2024: Diberi amanah sebagai Wakapolri.
Juni 2025: Purna tugas dari kepolisian setelah menjabat Wakapolri.
Baca juga:
Peran dalam Penyelesaian Kasus Ferdy Sambo
Salah satu momen penting dalam karier Ahmad Dofiri adalah saat memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ferdy Sambo, eks Kadiv Propam Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022. Saat itu, Dofiri masih menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.
Dalam sidang KKEP pada 26 Agustus 2022, ia memimpin putusan yang menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ferdy Sambo karena terbukti melakukan pelanggaran berat berupa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. (Knu)
