Sekjen PDIP Akui Koordinasi dengan Polisi Saat Ninoy 'Buzzer Jokowi' Hilang
Rabu, 09 Oktober 2019 -
MerahPutih.com - PDIP menilai kasus penculikan dan penganiayaan buzzer Jokowi, Ninoy Karundeng sebagai tindakan yang bertentangan dengan demokrasi. Sebab, demokrasi tidak boleh dijalankan dengan berbagai upaya provokasi dan tindak kekerasan.
"Dengan demikian kami mengutuk mereka-mereka yang telah melakukan penganiayaan secara tidak bertanggung jawab tersebut. Tradisi kekerasan harus dihilangkan dalam demokrasi dan negara hukum kita," imbuh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10).
Baca Juga
Sekjen PA 212 Jadi Tersangka, Pengacara: Justru Dia Selamatkan Ninoy
Ia mengatakan seharusnya penyampaian pendapat di muka umum bisa berjalan dengan baik tanpa harus diakhiri lewat kekerasan seperti yang dialami Ninoy Karundeng.
"Kami mengutuk mereka-mereka yang telah melakukan penganiayaan secara tidak bertanggung jawab tersebut. Tradisi kekerasan harus dihilangkan dalam demokrasi dan negara hukum kita," kata Hasto.
Hasto juga telah berkoordinasi ke kepolisian mengenai kasus Ninoy.
Baca Juga
"Ya kami telah melakukan komunikasi. Bahkan pada saat itu ketika yang bersangkutan belum ditemukan, kami juga melakukan koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan termasuk jajaran partai untuk memberikan perhatian," kata Hasto.
Polda Metro Jaya telah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus penculikan dan penganiayaan Ninoy. Dari 13 orang itu, 3 orang adalah perempuan.
Baca Juga
Jadi Tersangka Penyekapan Buzzer Jokowi, Sekjen PA 212 Ditahan di Rutan Polda
Hingga saat ini total sudah ada 13 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Terakhir, polisi menetapkan Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jamal dan Feri sebagai tersangka dalam kasus itu. (Knu)
