PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada Digelar 2024

Selasa, 16 Februari 2021 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, bila Pilkada diadakan 2024 maka ada jeda yang terlalu panjang untuk dijabat oleh penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dari Kemendagri RI.

Baca Juga

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Karena, disebutkan Khoirudin, dua tahun itu hampir separuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, sementara Plt tidak dapat membuat kebijakan strategis.

“Khawatirnya, bisa-bisa dua tahun pembangunan di ibu kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD untuk jadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD," terang Khoirudin melalui keterangan tertulis Selasa (16/2).

Padahal, menurut dia, Jakarta masih menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan daerah. Kemudian masih ada persoalan-persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan.

"Ini membutuhkan kepempinan yang tetap, bukan sementara,” terangnya.

Simulasi TPS
Simulasi TPS. (Bawaslu)

Menanggapi hasil lembaga Riset Media Survei Nasional (Median) Senin (15/2) kemarin, kata Khoirudin, tidak merubah sikap PKS untuk tetap fokus bekerja melayani rakyat. Dan fokus mendukung program-program Gubernur Anies Baswedan

“Mulai dari serap aspirasi, advokasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya terus kita lakukan dan perjuangkan,” jelas anggota DPRD DKI Jakarta (16/2).

Yang lebih penting menurutnya, sebagai partai pengusung, Fraksi PKS ingin memastikan Gubernur sudah dan terus berusaha memenuhi janji kerjanya yang disampaikan dalam kampanye lalu melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan di DPRD.

“Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta,” ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan