Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Merahputih.com - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tidak sependapat dengan pilkada dan pilpres digelar secara berbarengan di tahun 2024 mendatang.

Alasan mengapa ia tidak setuju, karena akan memunculkan problematika yang terulang di pemilu tahun 2019 maupun 2020 yang telah terlaksana.

“Kompleksitas Pemilu 2019 akan berulang di Pemilu 2024, karena di level UU tidak adanya perubahan,” ujarnya dalam diskusi daring, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Penjelasan Pengamat Kenapa Anies Tak Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024

Selain itu, partisipasi publik terhadap pelaksanaan pemilu juga akan merendah, begitu juga tentang kedekatan politik dengan masyarakat.

“Makin perlemah party-ID dan makin perlemah keterlibatan partisipatoris warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Di sisi lain, batalnya Revisi UU Pemilu di DPR juga diindikasikan adanya kepentingan kuat bagi elite atau kelompok tertentu yang tak ingin presidential threshold (PT).

“Batalnya RUU Pemilu menunjukkan adanya kepentingan tertentu, mereka yang tak ingin presidential threshold berubah dan hilangnya kekuasaan mereka,” jelas dia.

Titi Anggraini menilai, tidak dilanjutkan pembahasan Revisi UU Pemilu oleh Komisi II DPR karena ada beberapa kepentingan.

Pertama, ada kepentingan partai mempertahankan ambang batas parlemen agar tidak naik dan tidak diberlakukan ambang batas di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Serta kepentingan agar besaran dapil dan alokasi kursi tidak diperkecil.

"Itu merupakan aspirasi atau refleksi dari kepentingan partai-partai menengah kecil," kata Titi.

Kedua, ada kepentingan partai-partai yang tidak menginginkan perubahan ambang batas pencalonan presiden.

Baca Juga:

DPR Aceh Tetapkan Pilkada Digelar 2022

Ketiga, pemerintah juga memiliki kepentingan agar jadwal pilkada tidak diubah dan tetap digelar serentak pada 2024.

Sehingga, keputusan yang diambil untuk pembahasan tidak dilanjutkan merupakan kompromi dari ketiga kepentingan tersebut.

"Jadi ini kemudian kepentingan yang saling bertemu dan komprominya adalah tidak dilakukan revisi terhadap UU Pemilu," kata Titi.

Titi mendorong RUU Pemilu supaya dibahas. Jangan hanya karena kepentingan partai politik hingga pemerintah, ruang untuk perbaikan pemilu ditutup.

"Jadi jangan sampai juga idealisme dan ideologinya jadi hilang," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Berpeluang Lawan Anies di Pilkada DKI, Gibran: Fokus di Solo Dulu