PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada Digelar 2024


Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin. Foto: PKS DKI Jakarta
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, bila Pilkada diadakan 2024 maka ada jeda yang terlalu panjang untuk dijabat oleh penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dari Kemendagri RI.
Baca Juga
Karena, disebutkan Khoirudin, dua tahun itu hampir separuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, sementara Plt tidak dapat membuat kebijakan strategis.
“Khawatirnya, bisa-bisa dua tahun pembangunan di ibu kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD untuk jadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD," terang Khoirudin melalui keterangan tertulis Selasa (16/2).
Padahal, menurut dia, Jakarta masih menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan daerah. Kemudian masih ada persoalan-persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan.
"Ini membutuhkan kepempinan yang tetap, bukan sementara,” terangnya.

Menanggapi hasil lembaga Riset Media Survei Nasional (Median) Senin (15/2) kemarin, kata Khoirudin, tidak merubah sikap PKS untuk tetap fokus bekerja melayani rakyat. Dan fokus mendukung program-program Gubernur Anies Baswedan
“Mulai dari serap aspirasi, advokasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya terus kita lakukan dan perjuangkan,” jelas anggota DPRD DKI Jakarta (16/2).
Yang lebih penting menurutnya, sebagai partai pengusung, Fraksi PKS ingin memastikan Gubernur sudah dan terus berusaha memenuhi janji kerjanya yang disampaikan dalam kampanye lalu melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan di DPRD.
“Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta,” ungkapnya. (Asp)
Baca Juga
Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD

Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia

Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru

Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019

Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR

Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
