MerahPutih.com - Korban First Travel sebanyak 58.682 orang harus diberi solusi walau negara tidak perlu mengganti kerugian mereka. Pengusutan tuntas kasus First Travel hingga penelusuran aset dan memfasilitasi jamaah untuk berangkat umroh dengan aset tersebut bisa dilakukan.
Demikian pernyataan Wakil Ketua Fraksi PKB DPR Maman Imanulhaq di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Maman menegaskan bahwa umrah yang merupakan high potential bussines, di mana Indonesia selama 2016 menempati jumlah jamaah ketiga di dunia sebesar 699.612 orang, banyak dimanfaatkan sebagian pihak untuk mengambil keuntungan pribadi.
"Saya menemukan banyak ragam penipuan kepada jamaah mulai promo harga yang murah, tiket yang hanya sekali jalan, hotel dan makan yang merugikan jamaah, dan seterusnya. Saya yakin masih banyak kasus seperti First Travel ini," ungkap anggota Komisi VIII DPR ini.
Maman mengapresiasi kerja Bareskim Polri yang menyediakan Crisis Center dan PPATK yang betindak pro aktif dalam penulusuran transaksi First Travel.
Maman juga meminta pemerintah membenahi proses perizinan dan pengawasan travel umrah ini dengan menguatkan koordinasi instansi terkait. Termasuk mengoptimalkan pembinaan atau edukasi kepada masyarakat tentang cara umrah yang rasional, aman, dan nyaman.
"Lemahnya pengawasan dari Kemenag bukan hanya merugikan jamaah, tapi memungkinkan modus umrah ini dipakai segelintir orang untuk melakukan pencucian uang dan bahkan indoktrinisasi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Maka Komisi VIII akan membentuk Panja Pelaksanaan Umrah ini", pungkas legislator dari Dapil Jabar 9 ini. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Mauritz, kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Belasan Ribu Orang Korban First Travel Terdata Di Crisis Center